Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 95
Title SK UMK TURUN KSPI PERTIMBANGKAN TAK JADI AKSI BESAR
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 01 Desember 2019
https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01323883/sk-umk-turun-ksp i-
Page/URL
pertimbangkan-tak-jadi-aksi-besar
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan
561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah
Provinsi Jawa Barat tahun 2020.
Surat Keputusan ini menggantikan Surat Edaran Nomor 561/75/Yanbangsos terkait
dengan UMK tahun 2020. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal menilai, tindakan Gubernur Jawa Barat yang menetapkan UMK
menggunakan Surat Keputusan sudah benar sesuai dengan Undang-Undang
Ketenagakerjaan.
"Keputusan ini memberikan kepastian kepada para buruh agar pengusaha tidak
membayar upah di bawah UMK," kata Said Iqbal di Jakarta, Minggu 1 Desember
2019.
Dengan adanya SK tersebut, KSPI yang semula hendak turun aksi besar-besaran
menyikapi Surat Edaran Nomor 561/75/Yanbangsos itu pun berencana diurungkan.
Menurut dia, dengan adanya keputusan baru yakni Surat Keputusan 561/Kep.983-
Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa
Barat tahun 2020 pengusaha yang membayar upah di bawah UMK bisa dipidana.
"Karena Gubernur sudah merespons tuntutan buruh untuk mengganti surat edaran
menjadi surat keputusan, tentu buruh akan mempertimbangkan untuk tidak
melakukan aksi besar-besaran sebagaimana yang sudah direncanakan," ucap dia.
Kendati demikian Said meminta agar Gubernur mempunyai sikap yang sama
terhadap Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Selain itu Said
menegaskan bahwa tidak boleh ada Upah Minimum Padat Karya yang nilainya di
bawah upah minimum. Sebab upah minimum adalah upah terendah di suatu
daerah.
"Termasuk tidak boleh ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja untuk
membayar upah di bawah upah minimum. Kesepakatan yang demikian melanggar
hukum, sehigga harus dinyatakan batal demi hukum," kata Iqbal seraya menuturkan
apalagi sudah keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan Surat Keputusan
Gubernur sebelumnya mengenai upah padat karya.
Page 94 of 170.
