Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 92
Tak hanya itu, cara demikian rawa pula bertabrakan dengan kode etik sang jurnalis. Tak
pelak, Nova menilai perusahaan-perusahaan media mesti mematuhi aturan UMK yang ada.
Sementara itu, Ketua Pusat Studi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam
Nahdlatul Ulama Tasikmalaya Eki Sirojul Baehaqi menegaskan, UMK merupakan suatu
norma yang eksplisit.
"Bahwa tenaga kerja dibayar sesuai UMK," ucap Eki. Ketidakpatuhan terhadap aturan
tersebut bakal berbuah sanksi bagai perusahaan media baik perdata atau pidana.
"Yang namanya hak bisa dituntut," ujarnya.
Pewarta bahkan punya hak untuk mengajukan gugatan langsung ke pengadilan. Bila tidak,
upaya mediasi dilakukan terlebih dahulu dengan melapor ke dinas tenagah kerja di
wilayahnya setempat.
Secara hukum, profesi wartawan pun tak berbeda dengan para tenaga kerja lain.
"Ada kontrak ada hak dan kewajiban mengikat kedua belah pihak (wartawan dan
perusahaan media)," tuturnya.
Buruknya kesejahteraan jurnalis yang berdampaknya pada penurunan kualitas karya dan
integritas ujung-ujungnya merugikan masyarakat. Pasalnya, wartawan merupakan profesi
yang bekerja melayani kepentingan informasi publik.
Saat integritas dan kualitas produk jurnalistik bermasalah, informasi yang disampaikan
kepada publik pun rawan berupa hoaks atau tersusupi kepentingan tertentu demi
memenuhi kebutuhan hidup wartawannya.
"Syukur-syukur kalau jurnalis punya integritas yang kuat, tetapi kan kebutuhan hidup
(merupakan) prinsip yang mendasar," ujarnya.
Apalagi, pers merupakan pilar demokrasi. Tanpa adanya perhatian terhadap nasib gurem
wartawan, proses demokrasi suatu negara rentan mengalami permasalahan lantaran pers
yang tak kritis dan malah melanggar kode etik profesinya.
Seperti diketahui, persoalan UMK di Jawa Barat menuai polemik selepas Gubernur Jawa
Barat menyetujui upah UMK dalam bentuk Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 561/75
Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimun Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jabar
tahun 2020 yang ditetapkan pada 21 November 2019.
Dalam daftar UMK Jabar tersebut, UMK Karawang menjadi paling besar dengan Rp
4.594.324,54. Sedangkan UMK terkecil adalah Banjar dengan Rp 1.831.884,83. Untuk Kota
Tasikmalaya, UMK-nya mencapai Rp 2.264.093,28 dan Kabupaten Tasikmalaya Rp
2.251.787,92.
Page 91 of 170.
