Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 89
Title BNSP AJAK STAKEHOLDER KEDOKTERAN KOLABORASI LAKSANAKAN SERTIFIKASI
Media Name tempo.co
Pub. Date 01 Desember 2019
https://nasional.tempo.co/read/1278736/bnsp-ajak-stakeholder-kedoktera n-kolaborasi-
Page/URL
laksanakan-sertifikasi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mengajak seluruh stakeholder profesi
kedokteran berkolaborasi dan bersinergi melaksanakan sertifikasi yang reliabel,
akuntabel dan berintegritas.
Ajakan tersebut disampaikan oleh Ketua BNSP, Kunjung Masehat, saat membuka
acara "Harmonisasi Tata Kelola Sertifikasi Kompetensi Profesi Dokter", Lesson
Learned : BNSP, di Jakarta, Jumat, 29 November 2019.
"Dengan perkembangan di tingkat nasional dan Internasional saat ini, diperlukan
langkah-langkah strategis untuk penguatan tata kelola sertifikasi kompetensi Dokter
menuju tata kelola yang direkognisi secara nasional dan Internasional," kata
Kunjung.
Kunjung menyatakan pelaksanaan sertifikasi kompetensi Dokter sesuai amanah UU
Nomor 29/Tahun 2004 tentang praktek Kedokteran telah dilaksanakan oleh
Kolegium Kedokteran.
PP Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, BAB VII Pasal 23 menyebutkan bahwa
pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di
Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan/atau telah diakui lembaga
Internasional, tetap berlaku dan disesuaikan dengan sistem sertifikasi kompetensi
yang dilakukan oleh BNSP.
"Di acara bertajuk lessons learned, saya yakin semua yang ada di ruangan ini
memiliki tujuan sama yaitu untuk meningkatan kompetensi SDM Indonesia.
Khususnya para dokter yang berkualitas dan berdaya saing, nasional maupun
Internasional," kata Kunjung.
Berdasarkan PP10 tahun 2019, BNSP merupakan badan independen yang
bertanggung jawab kepada Presiden, memiliki kewenangan sebagai otoritas
sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja profesi.
Sementara Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah badan negara tempat para
dokter teregistrasi dimana syarat registrasi sesuai dalam UU Pradok adalah Sertifikat
Kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium.
Page 88 of 170.
