Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 84
Title SOAL UMK, GUBERNUR JABAR DIMINTA ANGGOTA DPR TAK BUAT KEBIJAKAN ANEH
Media Name antaranews.com
Pub. Date 01 Desember 2019
https://www.antaranews.com/berita/1188731/soal-umk-gubernur-jabar-dimi nta-
Page/URL
anggota-dpr-tak-buat-kebijakan-aneh
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi
ketenagakerjaan, kesehatan dan kependudukan Obon Tabroni meminta Gubernur
Jawa Barat Ridwan Kamil untuk tidak membuat kebijakan yang aneh-aneh menyusul
keputusan untuk mengubah surat edaran (SE) menjadi surat keputusan (SK)
tentang upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat tahun 2020.
"Hal ini seharusnya menjadi pelajaran bagi setiap kepala daerah agar tidak
membuat kebijakan yang aneh-aneh dan bertentangan dengan aturan yang ada,"
katanya dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Minggu.
Anggota DPR RI yang juga merupakan Deputi Presiden Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia (FSPMI) itu mengatakan surat edaran kontroversial itu meresahkan
buruh di Jawa Barat sehingga menimbulkan kegaduhan dan suasana tidak kondusif.
Hal tersebut, menurutnya, berdampak negatif terhadap produktivitas serta
mengurangi daya tarik Jawa Barat bagi investor karena aturan yang bertentangan
hukum.
"Sikap ini menandakan Gubernur Jawa Barat nggak profesional dan hanya mencari-
cari kericuhan," katanya.
Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) itu juga meminta agar Gubernur Jabar itu menaati aturan
yang ada. Sebelumnya, Obon Tabroni menanggapi surat dari Ridwan Kamil dengan
mengatakan bahwa buruh tidak butuh surat cinta, melainkan kebijakan yang
menyejahterakan.
"Upah buruh tidak memberatkan pengusaha. Justru yang memberatkan adalah
korupsi, perizinan yang berbelit-belit, dan banyaknya pungutan liar," katanya.
"Jangan karena tidak bisa menertibkan pungutan liar, akhirnya upah buruh yang
dikorbankan," demikian Obon Tabroni.
Page 83 of 170.
