Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 83

Title          SOAL UMK, GUBERNUR JABAR DIMINTA ANGGOTA DPR TAK BUAT KEBIJAKAN ANEH
               Media Name     jogja.antaranews.com
               Pub. Date      01 Desember 2019
                              https://jogja.antaranews.com/nasional/berita/1188731/soal-umk-gubernur -jabar-
               Page/URL
                              diminta-anggota-dpr-tak-buat-kebijakan-aneh
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative












               Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi
               ketenagakerjaan, kesehatan dan kependudukan Obon Tabroni meminta Gubernur
               Jawa Barat Ridwan Kamil untuk tidak membuat kebijakan yang aneh-aneh menyusul
               keputusan untuk mengubah surat edaran (SE) menjadi surat keputusan (SK)
               tentang upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat tahun 2020.

               "Hal ini seharusnya menjadi pelajaran bagi setiap kepala daerah agar tidak
               membuat kebijakan yang aneh-aneh dan bertentangan dengan aturan yang ada,"
               katanya dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Minggu.

               Anggota DPR RI yang juga merupakan Deputi Presiden Federasi Serikat Pekerja
               Metal Indonesia (FSPMI) itu mengatakan surat edaran kontroversial itu meresahkan
               buruh di Jawa Barat sehingga menimbulkan kegaduhan dan suasana tidak kondusif.
               Hal tersebut, menurutnya, berdampak negatif terhadap produktivitas serta
               mengurangi daya tarik Jawa Barat bagi investor karena aturan yang bertentangan
               hukum.

               "Sikap ini menandakan Gubernur Jawa Barat nggak profesional dan hanya mencari-
               cari kericuhan," katanya.

               Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Konfederasi Serikat
               Pekerja Indonesia (KSPI) itu juga meminta agar Gubernur Jabar itu menaati aturan
               yang ada. Sebelumnya, Obon Tabroni menanggapi surat dari Ridwan Kamil dengan
               mengatakan bahwa buruh tidak butuh surat cinta, melainkan kebijakan yang
               menyejahterakan.

               "Upah buruh tidak memberatkan pengusaha. Justru yang memberatkan adalah
               korupsi, perizinan yang berbelit-belit, dan banyaknya pungutan liar," katanya.

               "Jangan karena tidak bisa menertibkan pungutan liar, akhirnya upah buruh yang
               dikorbankan," demikian Obon Tabroni.









                                                       Page 82 of 170.
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88