Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019

Title BEREDAR SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JABAR SOAL UMK 2020
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 01 Desember 2019
https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01323865/beredar-surat- keputusan-
Page/URL
gubernur-jabar-soal-umk-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Tanpa ada keterangan resmi dari pemerintah provinsi Jawa Barat, Surat Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor 561 / Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, terbit,
ditandatangani oleh Gubernur Jabar M Ridwan Kamil, tertanggal 1 Desember 2019.

Meskipun sebelumnya pada 21 November lalu, Ridwan Kamil telah mengeluarkan
Surat Edaran 561/75/Yangbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Terdapat sembilan poin keputusan atau diktum dalam SK tersebut. Di antaranya,
yang pertama, Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Gubemur
Jawa Barat Nomor 561 /75/Yanbangaos tanggal 21 November 2019 tentang
Pelakaanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2020.

Pada poin kedua, gubernur pun memutuskan nilai UMK 2020 yang sama dengan
nilai rekomendasi pada surat edaran sebelumnya di mana nilai UMK Karawang
paling tinggi dengan nilai Rp 4.594.324,54 dan Banjar terendah dengan nilai Rp
1.831.884,83

"Upah Minimum Kabupaten/Kotn sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mulai
dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2020," tulis Ridwan pada diktum ketiga.

Pada poin keempat, pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari
ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poin kelima,Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA, hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari (satu) tahun.
Keenam, pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam
menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan untuk peketja dengan masa kerja
lebih dari 1 (satu) tahun.

Poin ke tujuh, Dalam hal Pengusaha tidak mampu membayar Upah Minimum
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka dapat
mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubemur Jawa

Page 101 of 170.