Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020

BURUH HARUS DILIBATKAN DALAM PEMBAHASAN OMNIBUS LAW
Title
Media Name jpnn.com
Pub. Date 22 Januari 2020
Page/URL https://www.jpnn.com/news/buruh-harus-dilibatkan-dalam-pembahasan-omni bus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui 50 rancangan undang-undang (RUU)
masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. Di antara
50 RUU itu ada RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan Sistem Perpajakan.

Anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni mengingatkan pemerintah melibatkan buruh
dalam membahas Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Menurut dia, ada beberapa masalah berkaitan hal tersebut yang telah dibicarakan
dengan buruh. Salah satunya adalah tidak dilibatkannya buruh dalam pembahasan
draf RUU.

"Dalam penyusunan draf Omnibus Law berkaitan dengan Cipta Lapangan Kerja,
hampir 170 orang tim, tidak ada satupun yang melibatkan teman-teman buruh,"
kata Obon dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (22/1), di Kompleks Parlemen,
Jakarta.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, berbagai macam pertanyaan muncul di
kalangan buruh terkait RUU ini. "Muncul kesimpangsiuran, muncul persoalan yang
disampaikan menteri bahwa akan muncul persoalan tentang flexible time, upah
pesangon dan lain-lain," ujar Obon.

Karena itu, Obon mengingatkan pembuat UU bahwa buruh harus dilibatkan dalam
setiap pembicaraan ke depan. Menurut dia, negara ini merdeka bukan dengan satu
kelompok.

"Negara ini merdeka dengan banyak orang yang berkontribusi untuk itu. Dan juga
apalah arti pabrik, mesin produksi, kalau tidak ada buruh yang menggerakkan itu
semua," katanya.

Sekali lagi, Obon meminta dalam proses pembahasan RUU Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja, buruh dilibatkan. "Sehingga hasilnya memuaskan semua pihak,"
ungkap Obon.

Page 125 of 152.