Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 124
Title MENURUT MAHFUD MD, DEMO MENOLAK OMNIBUS LAW KARENA SALAH PAHAM
Media Name kompas.com
Pub. Date 22 Januari 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/19525861/menurut-mahfud-md -demo-
Page/URL
menolak-omnibus-law-karena-salah-paham
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan (Menkopolhukam)
Mahfud MD menilai unjuk rasa menentang penerbitan omnibus law terjadi karena
salah paham akibat isu yang beredar.
Salah satu isu yang menyebar, yakni omnibus law akan mempermudah pemerintah
melakukan kerjasama dengan asing.
"Sehingga saya katakan, dari demo-demo itu salah persepsi. Salah paham, salah
pahamnya misalnya omnibus law itu untuk mempermudah pemerintah
kongkalingkong dengan asing. Modal asing, masuk satu pintu lalu rakyat dirugikan,"
ujar Mahfud saat ditemui di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).
Menurutnya, tidak ada hubungan antara omnibus law dengan upaya mempermudah
investasi asing.
Sebab, kata Mahfud, investasi yang masuk saat ini juga berasal dari dalam negeri.
Selain itu, omnibus law juga disalahpahami sebagai UU tentang investasi. Padahal
investasi hanyalah sebagian kecil saja.
"Bukan UU tentang investasi, investasi itu bagian kecil saja. Ini UU tentang cipta
lapangan kerja dengan mempermudah proses berinvestasi," terang Mahfud.
Pemerintah dan DPR akan membahas empat omnibus law yang masuk prolegnas
prioritas Tahun 2020.
Keempat rancangan peraturan tersebut yakni Rancangan Undang-Undang (RUU)
Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan
Perekonomian dan RUU Ibu Kota Negara.
Sebelumnya, serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi di Depan Gedung DPR, Jakarta, Senin
(20/1/2020).
Dalam demo tersebut, ada 2 tuntutan besar yaitu menolak RUU Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus untuk kelas
tiga. Mereka memprotes omnibus law lantaran dinilai merugikan para buruh.
Page 123 of 152.
