Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 119
Menurut dia, RUU ini cenderung lebih pro kepada pengusaha dibandingkan buruh.
Hal itu disebabkan, tidak adanya pelibatan buruh di dalam penyusunan draf RUU
tersebut.
Meski demikian, hingga kini DPR menyatakan belum menerima draf RUU tersebut
secara langsung dari pemerintah. Ketua DPR Puan Maharani mengaku tidak
mengetahui isi draf RUU yang beredar di masyarakat.
"Karena itu, DPR tidak bertanggung jawab dan tidak menanggapi draft RUU
omnibus (Cipta Lapangan Kerja) yang beredar di publik, dari mana sumbernya tidak
jelas," ujar politisi PDI-P ini dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1/2020).
Belakangan, Kemenko Perekonomian menegaskan bahwa draf RUU Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja masih dalam tahap penyelesaian.
Susiwijono menegaskan, draf yang beredar di masyarakat bukan berasal dari
pemerintah. Selain itu, draf tersebut juga memiliki nama yang berbeda yaitu
"Penciptaan Lapangan Kerja".
"Sedangkan yang sedang dalam proses finalisasi berjudul 'Cipta Lapangan Kerja'.
Sehingga apabila ada Draft RUU yang beredar dan dijadikan sumber pemberitaan,
maka bisa dipastikan bukan Draft RUU dari Pemerintah," ujar Susi dalam keterangan
tertulisnya, Selasa (21/1/2020).
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyebarluaskan draft RUU Cipta
Lapangan Kerja dalam bentuk apa pun sampai proses pembahasan selesai.
Selain itu, pemerintah juga dipastikan sudah merampungkan substansi RUU Cipta
Lapangan Kerja dan telah diusulkan oleh Pemerintah kepada Badan Legislasi
Nasional DPR RI untuk dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional.
"Berdasarkan informasi jadwal Sidang di DPR RI, hari ini DPR RI akan menetapkan
Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020," kata Susi.
Hari ini, DPR menggelar rapat paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2019-2020
pukul 13.00 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari ini, Rabu
(22/1/2020). Ada 50 RUU yang akan disahkan masuk ke dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.
Dari jumlah tersebut, tiga diantaranya merupakan omnibus law yang menjadi RUU
inisiatif pemerintah, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU
tentang Ibu Kota Negara.
Page 118 of 152.
