Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 115
Title BURUH TOLAK OMNIBUS LAW, MAHFUD MD: NGGAK APA-APA, BIASA SAJA
Media Name tempo.co
Pub. Date 22 Januari 2020
https://bisnis.tempo.co/read/1298321/buruh-tolak-omnibus-law-mahfud-md -nggak-apa-
Page/URL
apa-biasa-saja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut
adanya aksi unjuk rasa mengenai rencana pemerintah mengeluarkan Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja adalah hal yang biasa saja.
"Mana ada Undang-undang langsung jadi, kan mesti ada yang protes dan tidak,
dibahas saja di DPR, enggak apa-apa biasa saja," ujar Mahfud di Hotel Shangri-La,
Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.
Ia menduga ada dua alasan mereka melakukan unjuk rasa, pertama karena tidak
mengerti dan kedua karena berbeda pendapat. Menurut Mahfud, kalau memang
tidak mengerti, maka pemerintah bisa memberikan penjelasan. "Kalau punya
pendapat berbeda, ya sampaikan di DPR, pasti diakomodasi."
Mahfud juga merasa pemerintah sudah cukup melakukan sosialisasi. Sebab, beleid
itu pun sejak awal sudah disinggung Presiden Joko Widodo dalam pidato
pertamanya selepas pelantikan, 20 Desember 2019. Kala itu Jokowi telah
menyinggung Omnibus Law soal penyederhanaan regulasi dan lainnya.
Setelah pidato itu pun, peerintah sudah beberapa kali menggelar rapat dan diskusi.
"FGD-FGD-nya kan tidak minim juga, tetapi kalau dirasa kurang, sekarang masih
bisa dilanjutkan karena kan pembahasannya pun belum," tutur Mahfud.
Ia menduga beleid itu baru akan mulai dibahas bersama anggota DPR selepas masa
reses mendatang. Nanti juga akan ada daftar inventarisasi masalah dari masing-
masing fraksi. Segara keberatan, menurutnya, bisa masuk di sana.
Sebelumnya, ribuan buruh yang yang berasal dari berbagai organisasi menggelar
demo di DPR untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan, buruh khawatir, Omnibus Law
akan merugikan kaum buruh.
"Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka
penciptaan lapangan kerja, jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan
hubungan kerja menjadi hambatan investasi," kata Said Iqbal di depan gerbang
Page 114 of 152.
