Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 118
Title POLEMIK DAN KLARIFIKASI PEMERINTAH SOAL RUU OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN
KERJA
Media Name kompas.com
Pub. Date 22 Januari 2020
Page/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/14114001/polemik-dan-klari fikasi-
pemerintah-soal-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja disebut
telah beredar ke publik. Sejumlah pasal di dalam draf tersebut pun menuai polemik.
Salah satunya yaitu rencana penerapan skema upah per jam. Seperti diketahui,
sistem pengupahan yang berlaku saat ini adalah upah minimum, bukan upah per
jam.
Dilansir dari Kontan.co.id, Sekretaris Menteri Koordinator Bidan Perekonomian
Susiwijono menjelaskan, skema upah per jam hanya berlaku bagi jenis pekerjaan
tertentu seperti konsultan hingga pekerja paruh waktu.
Skema baru ini diyakini dapat mengakomodasi jenis pekerjaan baru bagi industri
ekonomi digital. Namun, skema pengupahan baru ini justru ditolak oleh aliansi
buruh.
Bahkan, mereka sampai turun ke jalan untuk meminta agar Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan pemerintah tidak melanjutkan pembahasan RUU tersebut, karena
berpotensi merugikan buruh.
"Ini murni gerakan buruh. Tidak ada motif politik apa pun di belakangnya," tegas
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Ada enam hal yang menjadi dasar penolakan buruh terhadap RUU tersebut. Selain
persoalan pengupahan, ada pula wacana penghapusan pesangon dan diganti
dengan tunjangan PHK yang jumlahnya jauh lebih kecil.
Kemudian, kekhawatiran banjirnya tenaga kerja asing yang tidak memiliki
keterampilan, hilangnya sanksi bagi perusahaan yang membayar upah pekerja di
bawah upah minimum, hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun akibat berlakunya
skema upah per jam, hingga sistem outsourching yang lebih bebas.
Iqbal menyebut, sebelumnya pihaknya telah bertemu dengan Menteri Koordinator
bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Kartasasmita dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia untuk membahas sejumlah
hal pokok yang akan diatur di dalam RUU tersebut.
Page 117 of 152.
