Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020

Title JANGAN SENGSARAKAN RAKYAT DENGAN OMNIBUS LAW
Media Name republika.co.id
Pub. Date 22 Januari 2020
Page/URL https://republika.co.id/berita/q4idro385/jangan-sengsarakan-rakyat-den gan-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Baru saja DPR menetapkan RUU Prioritas yang telah disiapkan oleh BALEG, di
dalamnya termasuk omnibus law yang memuat dua RUU, yaitu RUU cipta lapangan
kerja dan system perpajakan.vOleh karena itu kiranya ingin mengajak semua fihak:

Pertama, berusaha menjadikan omnibus law ini nanti menghasilkan sebuah regulasi
yang memiliki semangat keseimbangan dalam memenuhi Kepentingan investor
asing dan investor dalam negeri, UMKM dan pemodal kuat, buruh maupun
pengusaha. Kedua, menjamin omnibus law di bidang investasi ini nanti mampu
menjaga agar dignity, marwah dan kedaulatan bangsa tidak akan tercabik-cabik.
Ketiga, mewaspadai kemungkinan munculnya penumpang gelap omnibus law,
dalam hal ini para pemburu rente, atau pelaku pasar yang bermoral hazard.

Memang semua tahu, bagi para pemburu rente, yang difikir hanya keuntungan
sebesar-besarnya. Tidak peduli apakah cara mereka meraih keuntungan berdampak
pada melemahnya upah, melemahnya posisi kaum buruh, petani dan nelayan
sehingga buruh, petani dan nelayan kita semakin lemah dan terdesak.

Para pemburu rente tak pedulikan rusaknya lingkungan, atau penjualan aset negara.
Bahkan tak peduli system rusak ekonomi, politik, peraturan dan perundang-
undangan.

Sudah banyak kajian yang menunjukkan akibat perilaku para rent seeker yang
bermoral hazard menjadi penyebab perapuhan, peluruhan dan bahkan keruntuhan
sebuah rezim ekonomi politik.

Untuk itu semua hendanya tetap berkeyakinan bahwa para pemburu rente selalu
berusaha mencari celah, untuk mempengaruhi birokrat, pejabat dan para penentu
kebijakan. Berusaha mengendalikan pembuat regulasi. Mendekati pengatur
perizinan. Berusaha mempengaruhi pengendali fasilitas wilayah untuk mendapatkan
sumberdaya yang murah dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan
bisnisnya.

Oleh karena omnibus law tentang cipta lapangan kerja dan system perpajakan telah
ditetapkan sebagai RUU Prioritas 2020 maka sekali lagi, DPR dan pemerintah , serta
masyarakat, untuk bisa mencegah campur tangan pemburu rente, kalau kita ingin
menghasilkan omnibus law yang memajukan kesejahteraan umum dan tidak
sengsarakan rakyat.

Page 116 of 152.