Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 111

Title          MAHFUD MD SEBUT OMNIBUS LAW AKAN BERANTAS KORUPSI
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      22 Januari 2020
                              https://www.merdeka.com/uang/mahfud-md-sebut-omnibus-law-akan-berantas -
               Page/URL
                              korupsi.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan
               Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibentuk
               untuk menghilangkan praktik korupsi. Sebab, dalam proses perizinan investasi kerap
               kali ditemui proses yang berbelit dan panjang sengaja dibiarkan untuk kepentingan
               pejabat tertentu

               "Tumpang tindih aturan itu bukan hanya sebatas administrasi, melainkan karena
               ada sisi korupsinya di sana. Hukum diatur sedemikian rupa untuk mendapat
               untung," ujar Mahfud di Jakarta, Rabu (22/1).

               Dia menyebut, banyak para investor yang akhirnya tidak jadi menanamkan
               modalnya ke Indonesia karena kehabisan modal hanya untuk mengurus
               persyaratan. Salah satunya, terkait dengan izin Analisis Dampak Lingkungan
               (Amdal).

               "Orang kadang mau investasi, lalu menunggu amdal, dua tahun uangnya sudah
               habis. Tiba-tiba ada pejabat apakah itu anggota DPR atau Kementerian, sini lewat
               saya saja. Tapi mereka dapat fee. Itu bener. Secara hukum berisiko kalau ketahuan
               hancur dia," kata dia.

               Selain meminimalisir terjadinya tindak korupsi, pemerintah juga berkomitmen untuk
               memangkas proses kegiatan-kegiatan berusaha lainnya. Seperti dalam hal dwelling
               time di pelabuhan yang disoroti Presiden Joko Widodo.

               "Sampai sekarang belum juga selesai. Proses bongkar muat itu lama karena BNN
               memeriksa narkoba, BPNT memeriksa barang-barang terorisme, Bea Cukai periksa
               cukai, macam-macam banyak sekali. Kalau merevisi UU masing-masing akan lama.
               Jadi diangkat saja semua pasal yang jadi masalah ke omnibus law," tandasnya.
               Draf RUU Omnibus Law Diterima DPR Pekan Depan

               DPR RI akan menggelar rapat paripurna ke 8 masa Persidangan II tahun sidang
               20192020. Rencananya rapat paripurna akan digelar siang ini pukul 13.00 WIB.
               Agenda paripurna salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan
               Kerja yang belakangan menjadi polemik di masyarakat.



                                                      Page 110 of 152.
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116