Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 109
Title SERIKAT BURUH GERAM DENGANOMNIBUS LAWCIPTA LAPANGAN KERJA
Media Name republika.co.id
Pub. Date 22 Januari 2020
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/20/01/22/q4gjwl377 -serikat-buruh-
Page/URL
geram-dengan-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Serikat pekerja dan buruh menolak hadirnya Omnibus Law Cipta Lapangan kerja.
Setidaknya ada enam hal yang menjadi poin penolakan mereka atas hadirnya aturan
baru ini.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Mirah Sumirat menyebut enam poin ini
dinilai sangat mengusik dan membuat para buruh marah. Poin pertama yang
menjadi pembahasan adalah adanya upah yang dihitung berdasarkan jam kerja.
Hal ini dinilai akan menghapus upah minimum (UMP) yang selama ini telah diatur
oleh pemerintah.
"Misal upah perjam itu Rp 20 ribu, dan dalam sehari si A kerjanya delapan jam.
Berarti sehari dia dapat 160 ribu. Tapi kalau buruh ini kan ada yang tidak kerja
penuh satu bulan. Kalau dia hanya kerja selama dua minggu, maka ini di bawah
upah minimum dan efeknya menghapus UMP," ujarnya saat dihubungi
Republika.co.id, Selasa (21/1).
Hal kedua yang dipermasalahkan terkait upah pesangon. Ia menyebut kehadiran
upah per jam akan mempengaruhi upah pesangon yang didapat oleh pekerja.
Hitungan upah pesangon didapat dari berapa gaji yang didapat selama sebulan.
Mirah menyebut upah pesangon ini rencananya akan diganti dengan tunjangan
pengangguran selama enam bulan. Jumlahnya tentu tidak sepadan dengan upah
pesangon yang bisa didapat oleh pekerja.
Terkait upah perjam yang diberlakukan, ia menyebut akan berdampak pula pada
jaminan sosial yang didapat pekerja. Di antaranya BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan.
Pengitungan jaminan sosial ini lagi-lagi didasarkan pada upah minimum perbulan
yang didapat oleh pekerja. Jika upah pokok saja tidak jelas, maka penghitungan
untuk jaminan sosial pun akan menjadi kabur.
"Berikutnya yang kita tolak adalah perluasan income tenaga asing. Sebelum
omnibus law ini saja, sudah ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
Page 108 of 152.
