Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 106
Title OMNIBUS LAW SEKTOR UMKM, INI 7 KEUNTUNGANNYA
Media Name okezone.com
Pub. Date 22 Januari 2020
https://economy.okezone.com/read/2020/01/22/320/2156638/omnibus-law-se ktor-
Page/URL
umkm-ini-7-keuntungannya
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah sedang merancang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk mengatasi
tumpang tindih regulasi dan memangkas birokrasi. Ada 79 UU dan 1.244 pasal yang
terdampak dan harus diintegrasikan.
Idealnya, omnibus law bisa mempermudah pelaku usaha terutama UMKM. Misalnya
dalam hal perizinan menjadi sederhana dan mudah, pungutan pajak yang adil,
kebijakan pengupahan yang bijaksana melindungi UMKM.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki akan memastikan Omnibus Law berpihak
kepada UMKM. Omnibus Law adalah penggabungan peraturan perundang-undangan
menjadi satu dengan undang-undang baru yang bertujuan mengatasai tumpah
tindihnya regulasi dan memangkas kendala birokrasi. Lalu, apa saja keuntungan
yang ditawarkan Omnibus Law terhadap UMKM.
Yang pertama, mendorong UMKM untuk berkembang. Membantu UMKM memenuhi
indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan/nilai investasi hingga jumlah
tenaga kerja.
Kedua , birokrasi tidak rumit. Berbagai pengembalian kebijakan tekait UMK akan
didasarkan pada data tunggal BPS. Ketiga, UMK tidak sendirian. Pemerintah dan
pemangku kepentingan akan bersinergi dalam mengelola UMK.
Keempat, lebih kolaboratif. Pemerintah akan membentuk peraturan harus Usaha
Menengah dan Besar harus bekerja sama dengan UMK hingga menghasilkan sharing
profit atau intensif bagi UMK.
Kelima, siap-siap untuk sertifikasi. Berbagi sertifikasi yang dibutuhkan oleh UMKM
akan dibantu pembuatannya oleh Pemerintah. Keenam, tidak ada modal, tidak
masalah. Kegiatan usaha dapat dijadikan agunan pinjaman untuk UMK. Yang
terakhir, UMKM adalah segalanya. Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan
UMKM akan masuk dalam list prioritas Dana Alokasi Khusus.
"Standing point dalam Omnibus Law, seluruh kepentingan para pelaku Koperasi dan
UKM di Indonesia dapat diperlakukan secara adil, diberikan kemudahan dalam
berusaha dan pastikan tidak ada kebijakan yang mempersulit," ujar Teten yang
ditulis di Instagram Kemekopukm, Rabu (22/1/2020).
Page 105 of 152.
