Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 107
Title PEMERINTAH BUKA PELUANG LIBATKAN BURUH JADI PANITIA OMNIBUS LAW
Media Name tempo.co
Pub. Date 22 Januari 2020
https://bisnis.tempo.co/read/1298412/pemerintah-buka-peluang-libatkan- buruh-jadi-
Page/URL
panitia-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Neutral
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Benny Riyanto mengatakan, pemerintah
berpeluang melibatkan buruh dalam kepanitiaan Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja. "Dengan adanya masukan, kepanitiaan itu akan disempurnakan, misalnya
dengan memasukkan buruh dan lainnya," ujar dia di Hotel Shangri-La, Jakarta,
Rabu, 22 Januari 2020.
Menurut Benny, kepanitiaan yang selama ini dikenal sebagai Satuan Tugas Omnibus
Law itu masih belum berjalan. Panitia itu, kata dia, baru bekerja setelah
pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat dimulai, sekaligus untuk
menyosialisasikannya ke daerah.
Hingga saat ini, kata Benny, pemerintah baru mengurus masalah teknis untuk
menuangkan rancangan aturan tersebut dalam naskah akademik dan draf
Rancangan Undang-undang. "Terkait dengan panitia atau sosialisasi Omibus Law
yang komposisi atau susunan kepanitiaannya dianggap tidak lengkap karena unsur
buruh belum ada, kepanitiaan itu sebenarnya belum berjalan," kata dia.
Dalam acara yang sama, praktisi hukum dari firma Dentons HPRP Fabian Buddy
Pascoal mengingatkan bahwa sebagai produk hukum, Omnibus Law tersebut harus
memenuhi tiga asas, yaitu kepastian, keadilan, dan asas manfaat. Pada aspek
keadilan, ia menyinggung adanya sejumlah aksi unjuk rasa karena ada pemangku
kepentingan yang merasa tidak terakomodasi dalam proses pembuatan Omnibus
Law.
"Jadi pemerintah sudah membuat Satgas bersama Kadin untuk konsultasi publik
Omnibus Law, kalau dilihat dari komposisinya, ini cenderung baru dari sisi
pengusaha, kami belum melihat sisi buruh," kata Fabian. Ia melihat persoalan ini
bisa menjadi 'kerikil di sepatu' pemerintah dalam mengegolkan beleid besar itu.
Sebelumnya, Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menilai proses perumusan
terkesan dilakukan tergesa-gesa, tertutup, dan tanpa ada upaya mendengarkan
pendapat publik. Apalagi, komposisi Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law bentukan
pemerintah pun didominasi pengusaha, perwakilan pemerintah daerah, dan
Page 106 of 152.
