Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 102

Title          MENAG TEGASKAN TAK ADA PENGHAPUSAN SERTIFIKAT HALAL DI RUU OMNIBUS LAW
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      22 Januari 2020
                              https://www.merdeka.com/peristiwa/menag-tegaskan-tak-ada-penghapusan-s ertifikat-
               Page/URL
                              halal-di-ruu-omnibus-law.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               Menteri Agama, Fachrul Razi, menegaskan tidak ada penghapusan sertifikasi halal
               untuk produk-produk yang beredar di Indonesia dalam RUU Omnibus Law Cipta
               Lapangan Kerja. RUU Omnibus Law hanya mendorong penyederhanaan proses
               sertifikasi halal.

               "Oh nggak, nggak. Bukan istilah dihapus, bagaimana membuat mempercepat,
               membuat efisien," kata Fachrul di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1).

               Penyederhanaan proses sertifikasi halal produk-produk di Tanah Air sesuai dengan
               arahan Presiden Joko Widodo. Jokowi dalam beberapa kesempatan memang selalu
               mewanti-wanti agar prosedur pengurusan apapun dipangkas.

               "Bapak Presiden nggak mau lagi hal-hal yang menjadi berlambat-lambat. Harus ada
               kepastian. Bagus sekali niat beliau itu," ujarnya.

               Perjalanan pembahasan RUU Omnibus Law mulai banyak menuai kritik terkait
               beberapa isu pemangkasan kebijakan yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Mulai
               dari isu ketenagakerjaan hingga kewajiban sertifikasi halal.

               Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah, menilai
               munculnya berbagai kritikan dan penolakan karena pemerintah dirasakan terlalu
               fokus menyuarakan kepentingan investasi dalam ide dasar pemunculan Omnibus
               Law.

               Anggota Komisi X DPR RI ini menyatakan, rencana penyederhanaan peraturan
               perundangan untuk membuat efektivitas dan efisiensi regulasi adalah ide yang baik,
               namun perlu dikuatkan dasar kepentingannya.

               "RUU ini selayaknya dihadirkan terutama untuk menguatkan kemunculan,
               perkembangan dan proteksi pada produk dalam negeri, pada para pengusaha
               mikro, kecil, menengah dan termasuk juga untuk memberi perlindungan pada
               tenaga kerja, konsumen dan masyarakat Indonesia secara umum," kata Ledia dalam
               siaran pers, Rabu (22/1).





                                                      Page 101 of 152.
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107