Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020

Title BP JAMSOSTEK RESPONS VONIS PERUSAHAAN PENUNGGAK IURAN
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 22 Januari 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200122192705-83-467804/bp-jamso stek-
Page/URL
respons-vonis-perusahaan-penunggak-iuran
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau
menjatuhkan vonis hukuman pidana kurungan selama 4 bulan kepada dua direksi
PT Kawasan Dinamika Harmonitama karena terbukti bersalah tak membayar
kewajiban ke BP Jamsostek. Dalam putusan, Indra Gunawan dan Direktur M Yusuf
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 55 Jo Pasal 19 Ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011
Tentang BPJS Jo Pasal 55 Ayat (1). Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah
Sumbarriau Pepen S Almas menjelaskan perusahaan menunggak iuran sejak
November 2018-Juni 2019 dengan total iuran dan denda Rp432,90 juta.
Sebelumnya, BP Jamsostek sudah memberitahukan dengan SMS, Surat
Pemberitahuan Piutang Iuran dan pembinaan terkait tunggakan perusahaan.

"Kemudian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Naker memproses Nota 1 dan Nota 2 dan
BPJAMSOSTEK mengirimkan Surat Kuasa Khusus ke Kejaksaan Karimun. Selanjutnya
pada Juli 2019, dilakukan gelar perkara oleh PPNS Naker, Koordinator Pengawas
dan Penyidik Polres Karimun, dan kemudian dilanjutkan proses penyidikan, hingga
berakhir di pengadilan," kata Pepen dalam keterangannya, Rabu (22/1).

Sementara itu, Pegawai PPNS Provinsi Kepulauan Riau Wilayah Kerja Karimun, RD
Riaiswety Alismangun menegaskan hasil sidang PN Tanjung Balai Karimun pada 20
Januari lalu itu membuka mata kepada para pemberi kerja dan pekerja, bahwa
penunggakan iuran berdampak pidana.

Merugikan Pekerja Direktur Kepesertaan BP Jamsostek E Ilyas Lubis, mengingatkan
bahwa ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar iuran akan merugikan para
pekerja. Hal itu, sambungnya, karena merampas hak pekerja untuk dilindungi.

"Tunggakan iuran akan berdampak otomatis hilangnya semua manfaat perlindungan
BPJamsostek kepada pekerja pada perusahaan nakal tersebut. Jika hal itu terjadi,
perusahaan berkewajiban untuk memenuhi seluruh manfaat perlindungan seperti
yang diselenggarakan oleh BPJamsostek," kata Ilyas.

Namun Ilyas juga menjelaskan jajarannya pasti mengutamakan pendekatan
persuasif sesuai prosedur dalam menghadapi perusahaan nakal.

"Tapi jika perusahaannya masih membandel, tentu saja dilanjutkan ke jalur hukum
sebagai langkah terakhir," katanya.
(asa).

Page 124 of 152.