Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 133

Title          PEMERINTAH KLAIM SENANTIASA DENGARKAN ASPIRASI PUBLIK SUSUN OMNIBUS LAW
                              CIPTA LAPANGAN KERJA
               Media Name     tribunnews.com
               Pub. Date      22 Januari 2020
               Page/URL       https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/22/pemerintah-klaim-senant iasa-
                              dengarkan-aspirasi-publik-susun-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive

               PEMERINTAH KLAIM SENANTIASA DENGARKAN ASPIRASI PUBLIK SUSUN
               OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA


               Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu , JAKARTA - Pemerintah mengklaim
               penyusunan draft Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan
               Kerja selalu mendengar aspirasi publik.

               Hal itu disampaikan, Wakil Presiden RI Maruf Amin di kantornya, Jalan Medan
               Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

               "Kalau pemerintah itu kan selalu juga mendengar berbagai pihak, jadi melakukan
               dialog-dialog dengan pihak buruh, pengusaha dan pihak-pihak terlibat," kata Maruf
               Amin .

               Maruf Amin menuturkan, pelibatan publik diharapkan mengurangi reaksi berlebihan
               dari pihak yang tidak setuju.

               "Jadi penyusunan itu didasari kesepakatan-kesepakatan sehingga tidak
               menimbulkan reaksi. Kalau pun ada prinsip-prinsip tapi perlu ada penyempurnaan
               karena juga dengan daerah karena menyangkut soal daerah, perburuhan,
               pengusaha dan pihak lain," jelasnya.

               Didasari pada pemaparan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
               (Polhukam) Mahfud MD , setidaknya ada tiga Rancangan Undang-undang (RUU)
               Omnibus Law yang diajukan pemerintah kepada DPR.

               Ketiganya, adalah RUU Omnibus Law Perpajakan, RUU Omnibus Law Cipta
               Lapangan Kerja, dan RUU Omnibus Law Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

               RUU Omnibus Law mencakup revisi dari 79 UU yang terdiri dari 1.244 pasal.

               Omnibus Law diharapkan dapat mempermudah investasi, penciptaan lapangan
               kerja, serta mengenai perpajakan.

               Sebelumnya diketahui, ratusan buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan
               Kerja dan melakukan protes di gedung DPR beberapa hari lalu.

               Buruh menilai, draf tersebut lebih pro pengusaha dan tidak melibatkan mereka
               dalam proses penyusunannya.





                                                      Page 132 of 152.
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138