Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 137
Title PENGAMAT SEBUT OMNIBUS LAW JADI UPAYA BANGUN EKOSISTEM INVESTASI
Media Name antaranews.com
Pub. Date 22 Januari 2020
https://www.antaranews.com/berita/1260943/pengamat-sebut-omnibus-law-j adi-upaya-
Page/URL
bangun-ekosistem-investasi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
pertumbuhan ekonomi kita harus tumbuh minimal 6,5 persen hingga 2030. Dan
untuk mengejar itu investasi jadi salah satu jalan keluar Jakarta - Pengamat
ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai Rancangan Undang-
Undang Cipta Lapangan Kerja yang merupakan bagian dari Omnibus Law menjadi
upaya untuk membangun ekosistem yang akan mendukung investasi.
Fithra yang dihubungi di Jakarta, Rabu, menilai RUU Cipta Karya menjadi suatu hal
yang mendesak dilakukan untuk bisa menggenjot investasi masuk.
"Untuk bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah, pertumbuhan ekonomi kita
harus tumbuh minimal 6,5 persen hingga 2030. Dan untuk mengejar itu investasi
jadi salah satu jalan keluar," katanya.
Menurut Fithra, selain investasi, kemampuan industri dan perdagangan internasional
juga menjadi cara untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Namun, ia menilai investasi menjadi kunci utama penggerak ekonomi.
"Tanpa investasi yang memadai, industri tidak akan bergerak. Tanpa industri yang
bergerak, current account kita akan defisit karena kinerja ekspor yang terus turun.
Dan dengan kondisi seperti ini, pertumbuhan ekonomi 6,5 persen itu tidak akan
tercapai," imbuhnya.
Fithra menuturkan, sejatinya pemerintah memang membutuhkan solusi dengan
pendekatan yang lebih institusional seperti Omnibus Law.
Ia menyebut pendekatan yang dilakukan pemerintah dengan memberikan kartu-
kartu ajaib belum memadai dampaknya.
Maka, Omnibus Law dianggap menjadi jalan untuk mengubah ekosistem agar lebih
mendukung bagi masuknya investasi sehingga dampaknya bisa dirasakan
masyarakat.
"Pendekatan yang selama ini dilakukan seperti kartu kerja, kartu miskin dan lainnya
memang dibutuhkan. Tapi tidak memadai. Kita harus ubah ekosistem secara
institusional dan ini dijawab dari Omnibus Law,"katanya.
Page 136 of 152.
