Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 80

Title          TOLAK OMNIBUS LAW 'CILAKA', BURUH AKAN GERUDUK DPRD TANGERANG HARI INI
               Media Name     rmol.id
               Pub. Date      22 Januari 2020
                              https://politik.rmol.id/read/2020/01/22/418465/tolak-omnibus-law-cilak a-buruh-akan-
               Page/URL
                              geruduk-dprd-tangerang-hari-ini
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Aksi buruh dalam menentang Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta
               Lapangan Kerja (Cilaka) masih terus berlanjut. Setelah Jakarta dan sejumlah daerah
               lainnya, kali ini giliran buruh di wilayah Tangerang dan sekitarnya yang akan
               mendatangi para wakil rakyat.

               Dilaporkan Kantor Berita RMOLBanten, sekitar 10.000 buruh yang tergabung dalam
               Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) direncanakan melakukan unjuk rasa di Gedung
               DPRD Kota Tangerang hari ini, Rabu (22/1). Aksi tersebut untuk menolak (RUU)
               Omnibus Law 'Cilaka'.

               Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Banten,
               Dedi Sudrajat mengatakan, RUU tersebut merupakan RUU yang radikal dan anti-
               Pancasila. Pasalnya, penerapan itu bakal merugikan kaum buruh karena banyak
               hak-hak buruh yang dikerdilkan, mulai dari penghapusan pesangon buruh hingga
               pengubahan jam kerja.

               "Terlebih lagi, adanya perluasan jenis pekerjaan kontrak atau outsourcing,
               mempermudah masuknya tenaga kerja asing, dan menghilangkan sanksi pidana
               bagi pengusaha," terang Dedi, Selasa (21/1).

               Ia menjelaskan, adanya RUU Omnibus Law Cipta Karya tersebut juga akan
               membuat upah buruh semakin jauh dari kata layak. Bahkan, hal tersebut membuat
               buruh kehilangan kepastian kerja dan perlindungan hukum.

               "Termasuk hilangnya kebebasan buruh untuk berekspresi dan berpendapat
               menuntut haknya," katanya.

               Ia mengatakan, pernyataan pemerintah yang menyebut hambatan investasi adalah
               upah yang tinggi merupakan hal yang keliru.

               "Kebijakan pemerintah menerbitkan PP 78/2015 tentang Pengupahan untuk
               menahan laju kenaikan upah minimum telah berdampak pada turunnya daya beli
               buruh dan masyarakat. Selain itu juga berdampak pada stagnannya angka konsumsi





                                                       Page 79 of 152.
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85