Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020

tanggal 20 Januari 2020 atas PT KDH membuka mata para pemberi kerja dan
pekerja, bahwa kasus tunggakan iuran dapat berdampak sanksi pidana kurungan
penjara, bukan hanya sanksi denda." Ia menambahkan, kurungan empat bulan
penjara ini diharapkan memberikan efek jera bagi perusahaan lain yang tidak
melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan program
BPJAMSOSTEK pada karyawannya.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK, E Ilyas Lubis, mengingatkan
bahwa ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar iuran BPJAMSOSTEK akan
sangat merugikan para pekerja, karena merampas hak pekerja untuk dilindungi
seperti yang diamanatkan Negara.

"Tunggakan iuran akan berdampak otomatis hilangnya semua manfaat perlindungan
BPJAMSOSTEK kepada pekerja pada perusahaan nakal tersebut.

Jika hal itu terjadi, perusahaan berkewajiban untuk memenuhi seluruh manfaat
perlindungan seperti yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK, dan hal tersebut
dapat memberatkan perusahaan.

Ilyas juga menjelaskan jajarannya pasti mengutamakan pendekatan persuasif sesuai
prosedur dalam menghadapi perusahaan nakal.

"Tapi jika perusahaannya masih membandel, tentu saja dilanjutkan ke jalur hukum
sebagai langkah terakhir. Ini semua kami lakukan untuk memastikan kepatuhan
pemberi kerja demi perlindungan seluruh pekerja Indonesia," pungkas Ilyas.

Pewarta: PR Wire Editor: PR Wire COPYRIGHT (c)2020 .

Page 84 of 152.