Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 89
Title RIDWAN KAMIL: OMNIBUS LAW JANGAN JADI UU SAPUJAGAT
Media Name merdeka.com
Pub. Date 22 Januari 2020
https://www.merdeka.com/peristiwa/ridwan-kamil-omnibus-law-jangan-jadi -uu-
Page/URL
sapujagat.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai, ada banyak dimensi dalam rencana
Omnibus Law yang diinisiasi Presiden Joko Widodo. Namun, di tengah kontrovesri yang
terjadi, ia masih berpandangan kebijakan itu untuk kepentingan iklim investasi.
Pria yang akrab disapa Emil ini mengaku belum bisa berkomentar banyak mengenai
wacana Omnibus Law. Pasalnya, ada banyak pasal yang menjadi imbas. Tidak hanya
soal ketenagakerjaan, tetapi merembet pada hal lain, seperti perda syariah hingga
adanya kemungkinan aturan pemecatan gubernur oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Dimensinya banyak, jadi saya tidak bisa memberi komentar karena ada isunya yang
mengatur tentang ketenagakerjaan, ada yang ke investasi, ke perda syariah. Jadi (saya)
tidak bisa berkomentar secara sepsifik karena saya tidak tahu apa yang akan di-
Omnibus Law-kan," kata dia saat ditemui di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu
(22/1).
"Yang saya tahu dari pidatonya presiden ini adalah tujuannya UU Cipta Lapangan Kerja.
Jadi selama relasinya masih ke investasi dan percepatan lapangan kerja, saya paham,
tapi kalau konteks di luar itu kalau merebet ke mana-mana saya belum paham, jangan
jadi UU sapujagat, segala urusan di situ. Saya masih berpandangan ini baik, masih ke
percepatan investasi," ia melanjutkan.
Sejauh pemahamannya dari pidato Presiden Joko Widodo, wacana ini hadir untuk
merespon kebutuhan investasi dan lapangan kerja. Terlebih, iklim investasi Indonesia
sudah kalah dari negara tetangga, misalnya Vietnam.
Setelah dipelajari mengapa Indonesia kalah dengan Vietnam. Ternyata ada banyak
aturan yang mengikat hingga tumpang tindih yang berdampak pada iklim investasi
berjalan tidak maksimal.
"Di kita, diikat aturan yang banyak urusan tanah, tata ruang perizinan dan lain-lain.
Maka saya mendukung aturan Omnibus Law dalam urusan itu, tapi kalau sampai
merembet ke katanya ada sertifikat halal, gubernur diberhentikan, ini saya jadi rada
bingung karena wacana tidak seperti di awal," ucap dia.
Berkaitan dengan pemberhentian gubernur yang dimaksud Ridwan Kamil tertuang
dalam draf Omnibus Law dalam Pasal 519 mengenai kewajiban kepala daerah. Dalam
Page 88 of 152.
