Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 92
penciptaan lapangan kerja, jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan
hubungan kerja menjadi hambatan investasi," kata Said Iqbal di depan gerbang
Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senin 20 Januari 2020.
Ia mengatakan ada enam alasan mengapa buruh menolak keberadaan Omnibus
Law. Pertama, menghilangkan upah minimum, kedua menghilangkan pesangon,
ketiga membebaskan buruh kontrak dan outsourcing. Adapun keempat, Omnibus
Law akan mempermudah masuknya tenaga kerja asing. Kelima, menghilangkan
jaminan sosial, dan terakhir menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
Sebagai buruh, Said mengimbuhkan pihaknya setuju saja dengan prinsip pemerintah
guna meningkatkan investasi. Namun, jika investasi justru menurunkan
kesejahteraan dan mengorbankan masa depan buruh, tentu pemerintah harus
membatalkan regulasi ini.
Page 91 of 152.
