Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020

Title DPR DESAK PEMERINTAH KIRIM DRAF OMNIBUS LAW
Media Name jawapos.com
Pub. Date 22 Januari 2020
https://www.jawapos.com/nasional/22/01/2020/dpr-desak-pemerintah-kirim -draf-
Page/URL
omnibus-law/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Hingga kemarin (21/1) draf omnibus law, khususnya Rancangan Undang-Undang
(RUU) Cipta Lapangan Kerja, secara resmi belum masuk parlemen. Namun,
sejumlah legislator menyatakan sependapat dengan penolakan dari kelompok
buruh.

Komisi IX DPR yang salah satunya membidangi urusan ketenagakerjaan setuju
dengan tuntutan para buruh. "Kami bersama kawan-kawan buruh menolak dampak
negatif dari omnibus law ini," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar di
kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Meski DPR belum menerima draf RUU Cipta Lapangan Kerja, Ansory mengaku
mengetahui arah dari rancangan regulasi itu. Di antaranya, terang dia, omnibus law
lebih banyak mengakomodasi kepentingan kelompok pengusaha sebagai investor
dan cenderung mengabaikan hak pekerja. "Saya kira ini garis besarnya," ucap dia.

Ansory mempersilakan pemerintah segera menyerahkan draf dan naskah akademik
RUU tersebut dan dibahas bersama DPR. Dengan begitu, tidak terus-menerus timbul
spekulasi di publik, terutama kelompok buruh.

Senada, anggota Komisi IX Ribka Tjiptaning mengungkapkan, sumber gejolak
tersebut berawal dari penyusunan omnibus law yang terkesan tertutup. "Bahkan,
kita seperti kucing-kucingan. Buruh bilang sudah dapat bocoran. DPR sendiri belum
bisa pastikan kebenaran naskah RUU itu," kata dia.

Prinsipnya, jelas Ribka, DPR akan mendukung langkah pemerintah jika kebijakannya
berpihak kepada masyarakat. Termasuk kalangan pekerja. Karena itu, pihaknya
mendesak pemerintah segera mengirim draf RUU omnibus law ke DPR. "Agar semua
jelas. Sebetulnya apa yang diupayakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat,"
imbuhnya.

Pemerintah juga perlu mengajak serikat pekerja buruh berkomunikasi. Sebab,
banyak serikat pekerja yang bisa mewakili kalangan pekerja. Politikus PDIP itu
meminta pemerintah tidak terlalu tunduk pada kepentingan pemodal. Para investor
luar negeri, tutur Ribka, punya kepentingan dalam penyusunan omnibus law
sehingga ingin RUU itu segera disahkan. "Saya bilang pemerintah tidak boleh
tunduk. Kekayaan alam kita banyak lho. Kita bisa mandiri tanpa investor asing
sekalipun," tandasnya.

Page 92 of 152.