Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 90
hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program
strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau
wakil kepala daerah," demikian bunyi pasal 520 ayat 3.
Sebelumnya, menanggapi hal itu, Ridwan Kamil mengusulkan perlu ada kesepakatan
baru mengenai relasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Saat ini, ketentuan
hukum pertanggungjawaban seorang kepala daerah adalah kepada rakyat yang sudah
melakukan pemilihan.
"Kesepakatan hari ini adalah gubernur/walikota dipilihnya oleh rakyat. Jadi
Bertanggungjawabnya kepada rakyat dalam bentuk pertanggungjawaban. Bukan dipilih
oleh pemerintah pusat," ungkap dia.
Namun demikian, Pemerintah pusat menegaskan, draf Omnibus Law masih dibahas
seksama antara pemerintah dan stakeholder. Belum sampai pada tahap sosialisasi.
Pemerintah juga membantah draf Omnibus Law yang beredar di masyarakat.
Untuk diketahui, Omnibus law adalah konsep produk hukum yang merangkum semua
hukum yang diperlukan untuk satu isu atau topik tertentu. Artinya, ketika aturan
omnibus law berlaku, semua hukum lain yang mengatur topik atau isu yang sama akan
otomatis gugur.
Adapun tiga hal yang sedang dibahas oleh pemerintah adalah mengenai perpajakan,
cipta lapangan kerja, usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). Setidaknya 74
undang-undang yang berlaku sebelumnya tidak perlu lagi menjadi pertimbangan.
Di sektor tenaga kerja, wacana ini mendapatkan tentangan dari para pekerja karena
dianggap cuma menguntungkan investor. Pada awal pekan lalu, Organisasi buruh
menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPR untuk menyatakan penolakannya.
Ada beberapa alasan penolakan dari serikat buruh terkait dengan RUU Omnibus Law.
Pertama, mereka terancam kehilangan upah minimum karena ada rencana pemerintah
yang menerapkan sistem upah per jam. Artinya, pekerja yang bekerja kurang dari 40
jam seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum.
Lalu, aturan mengenai pesangon dalam UU 13/2003 justru akan dihilangkan dan
digantikan dengan istilah baru, yakni tunjangan PHK yang hanya 6 bulan upah. Padahal
sebelumnya, buruh berhak mendapatkan hingga 38 bulan upah.
Mereka juga menolak istilah fleksibilitas pasar kerja yang berdampak tidak adanya
kepastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap (PKWTT). Para buruh juga khawatir
omnibus law bisa menghapus berbagai persyaratan ketat bagi tenaga kerja asing.
Apalagi, jaminan sosial yang berpotensi hilang diakibatkan karena sistem kerja yang
fleksibel. Mereka juga menolak adanya wacana penghapusan sanksi bagi pengusaha
yang tak memberikan hak-hak buruh.
Page 89 of 152.
