Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020

Sebagaimana diketahui, Senin (20/1) ribuan buruh yang tergabung dalam
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan unjuk rasa di depan
gedung DPR. Mereka menolak kebijakan upah per jam serta aturan tentang
pesangon dalam omnibus law.

Menanggapi sistem pengupahan yang mendapat penolakan tersebut, Ketua Bidang
Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono
mengatakan, pelaku usaha akan mendukung apa pun pertimbangan pemerintah.
Melalui skema upah per jam, kata dia, pemerintah pasti memiliki tujuan agar
produktivitas ekonomi tercapai dan kegiatan bisnis berjalan dengan baik.

"Salah satu komponen utama kegiatan bisnis itu pekerja dan upah. Selagi kebijakan
pemerintah itu menjadi solusi bagi buruh, pengusaha, ekonomi, dan rakyat, tentu
pengusaha mendukung," ujar Sutrisno.

Sementara itu, pengamat ekonomi Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat bahwa
sistem gaji atau upah per jam sebenarnya belum cocok diterapkan di Indonesia.
Sebab, belum ada jaminan pengangguran seperti di negara maju. Ketika pekerja
diupah berdasar jam, kemudian jam kerjanya tidak cukup membiayai
pengeluarannya, sudah seharusnya negara hadir memberikan kesempatan kerja
lainnya.

Skema upah per jam, lanjut Bhima, bisa jadi lebih menguntungkan bagi pengusaha.
Sebab, di kala produksi sedang turun, beban biaya upah pekerja bisa berkurang
atau dikurangi. "Nah, yang akan ada dampak negatif itu pekerja. Pekerja akan
dilanda ketidakpastian pendapatan per bulan karena naik turunnya jam kerja
ditentukan pengusaha, bukan pekerja. Jika diterapkan secara nasional,
dikhawatirkan daya beli pekerja akan turun signifikan," urai Bhima.

Solusi Hambatan Investasi

Pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
menegaskan bahwa peraturan tersebut tidak dibuat dengan memperhatikan
kepentingan pengusaha semata. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian
Johnny Darmawan menyatakan, pembahasan omnibus law melibatkan banyak pihak
salah satunya untuk mencari solusi meningkatkan investasi. "RUU itu (Cipta
Lapangan Kerja, Red) untuk mencari solusi atas rencana investasi yang kerap
terhambat selama bertahun-tahun karena tumpang-tindih aturan pemerintah pusat
dan daerah," jelas Johnny.

Aturan itu tidak hanya bertujuan menarik lebih banyak investor asing, tetapi juga
domestik. Diharapkan, dengan formulasi aturan yang baru, jumlah penanam modal
dalam negeri bisa meningkat. Kadin memastikan bahwa kebijakan itu
mempertimbangkan kepentingan semua pihak. "Pembangunan ekonomi harus
dengan kerja sama dari semua pihak," tegas Johnny.

Page 93 of 152.