Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 95
Di bagian lain, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
Andry Satrio Nugroho mengatakan, salah satu tujuan besar omnibus law sebagai
penyederhanaan perizinan berusaha perlu kehati-hatian. Sebab, kegiatan ekspor
dan impor akan berpotensi menjadi lebih longgar. "Memang ini akan mendorong
frekuensi perdagangan, tetapi akan menjadi tidak terkontrol dan perdagangan tidak
berkualitas karena beberapa perizinan bisa saja dihapus. Ini perlu diwaspadai
karena bisa jadi efek omnibus law justru akan meningkatkan defisit perdagangan
kita ke depan," ulas Andry.
Menurut dia, perlu dilakukan diversifikasi perdagangan lebih lanjut. Sebab,
Indonesia masih menggantungkan perdagangannya pada impor negara-negara
besar, termasuk Tiongkok. "Pada saat model kerja sama perdagangan di berbagai
dunia mulai mengarah pada restriksi karena isu kedaulatan ekonomi, jangan sampai
Indonesia malah terlena dengan omnibus law dengan memberikan karpet merah
terhadap skema perdagangan yang tidak berkualitas," tambah Andry.
Kewajiban Sertifikasi Halal
RUU omnibus law yang terdiri atas sebelas klaster juga mengatur ketentuan
penghapusan kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang masuk, beredar, dan
diperdagangkan di Indonesia. Dalam naskah RUU itu terdapat tujuh bab dan 553
butir pasal. Di ketentuan penutup RUU tersebut, ada sejumlah pasal dalam 32
undang-undang (UU) yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Antara lain pasal
4, pasal 29, pasal 42, dan pasal 44 UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal
(JPH).
Untuk diketahui, pasal 4 dalam UU 33/2014 tentang JPH berbunyi: produk yang
masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
Kemudian, pasal 29 yang mengatur mekanisme pengajuan sertifikat halal juga
dicabut.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama
(Kemenag) Sukoso mengatakan, pihaknya sempat dimintai pertimbangan dan
masukan untuk penyusunan RUU itu. "Tapi (lebih pada, Red) penyederhanaan.
Pasal 4 (UU 33/2014 tentang JPH, Red) tidak kami utak-atik. Sertifikasi halal tetap
ada," ucapnya.
Hilangnya pasal jaminan halal dalam draf RUU Cipta Lapangan Kerja mendapat kritik
tajam dari parpol di parlemen. Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi
mengatakan, fraksinya sepakat dengan ide pemerintah untuk mempercepat
investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, itu tak boleh sampai
mengabaikan fakta-fakta yang menjadi kewajiban bagi umat Islam.
Page 94 of 152.
