Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 91

Title          MAHFUD MD SEBUT OMNIBUS LAW BAKAL ATUR SYARAT PEKERJA ASING
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      22 Januari 2020
                              https://bisnis.tempo.co/read/1298342/mahfud-md-sebut-omnibus-law-bakal -atur-syarat-
               Page/URL
                              pekerja-asing
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyanggah
               anggapan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebagai beleid yang akan
               mempermudah pekerja asing.

               "Justru di situ akan diatur pekerja asing yang masuk itu syarat-syaratnya seperti apa
               dan macamnya," ujar dia di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.

               Ia mengatakan Omnibus Law akan menempatkan Undang-undang yang berbeda di
               satu pintu. Sehingga orang-orang bisa lebih cepat berproduksi atau bekerja secara
               produktif.

               Mahfud mengatakan masyarakat kerap menyalahartikan rencana terbitnya beleid
               besar itu. Misalnya saja, muncul anggapan bahwa Omnibus Law muncul untuk
               mempermudah pemerintah kongkalikong dengan asing, sehingga modal asing
               mudah masuk dan berujung rakyat dirugikan.

               "Enggak ada itu, enggak benar, ini kan berlaku juga untuk modal asing dan dalam
               negeri, ini terkadang salah, bahkan disebut mempermudah Cina masuk, bukan,
               enggak ada urusannya," tutur Mahfud.

               Di samping itu, Mahfud juga meluruskan anggapan bahwa Omnibus Law yang bakal
               terbit adalah beleid soal investasi. Menurut dia, anggapan itu kurang tepat lantaran
               investasi hanya bagian kecil dari beleid tersebut.

               "Ini adalah Rancangan Undang-undang tentang Cipta Lapangan Kerja dengan
               mempermudah prosedur berinvestasi," kata dia. "Siapa yang investasi, ya siapa
               saja, Cina, Jepang, Eropa, Qatar, atau siapa."

               Sebelumnya, Ribuan buruh yang yang berasal dari berbagai organisasi menggelar
               unjuk rasa di DPR untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law
               Cipta Lapangan Kerrja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Presiden Konfederasi
               Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan, buruh khawatir, Omnibus
               Law akan merugikan kaum buruh.

               "Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka




                                                       Page 90 of 152.
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96