Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 84
Title TUNGGAK IURAN BPJAMSOSTEK, DIREKSI PERUSAHAAN DIVONIS PENJARA
Media Name antaranews.com
Pub. Date 22 Januari 2020
https://www.antaranews.com/berita/1259795/tunggak-iuran-bpjamsostek-di reksi-
Page/URL
perusahaan-divonis-penjara
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada Senin (20/1)
menjatuhkan vonis hukuman pidana kurungan empat bulan kepada dua direksi PT
Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH).
Mereka dinyatakan bersalah oleh Hakim dalam kasus Tindak Pidana Tidak
Membayar dan Tidak Menyetor Iuran yang menjadi kewajibannya kepada BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
Siaran pers BPJAMSOSTEK yang diterimadi Jakarta, Rabu, menyebutkan bahwa
hakim memutuskan para terdakwa yaitu Direktur Utama PT KDH Indra Gunawan
dan Direktur M Yusuf terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Jo Pasal 19 Ayat (2) Undang Undang R.I.
No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Jo Pasal 55 Ayat (1).
Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Sumbarriau, Pepen S Almas mengenai kasus
tersebut menjelaskan, PT KDH telah terdaftar pada Program BPJAMSOSTEK sejak
Maret 2013 dengan jumlah karyawan terdaftar sebanyak 152 orang dan baru
mengikuti Jaminan Pensiun pada tahun 2017.
"Namun, PT KDH sudah menunggak Iuran sejak November 2018 sampai Juni 2019,
dengan total iuran dan denda Rp 432.905.882,-," katanya.
Pepen menambahkan, proses hingga timbulnya vonis cukup panjang, mulai dari
pemberitahuan dengan SMS Blasting Bulanan, pengiriman Surat Pemberitahuan
Piutang Iuran (SPMI), kemudian dilanjutkan dengan proses pembinaan dan
kunjungan bersama Pengawas Ketenagakerjaan.
Karena PT KDH tidak juga menyelesaikan kewajibannya, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) Naker memproses Nota 1 dan Nota 2 dan BPJAMSOSTEK mengirimkan
Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan Karimun.
Selanjutnya pada Juli 2019, telah dilakukan gelar perkara oleh PPNS Naker,
Koordinator Pengawas dan Penyidik Polres Karimun, dan kemudian dilanjutkan
proses penyidikan, hingga berakhir di pengadilan.
Pegawai PPNS Provinsi Kepulauan Riau Wilayah Kerja Karimun, RD Riaiswety
Alismangun menegaskan, "hasil sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Page 83 of 152.
