Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 82
Title PEMERINTAH 'KUCING-KUCINGAN' SUSUN OMNIBUS LAW?
Media Name detik.com
Pub. Date 22 Januari 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4868793/pemerintah-kuc ing-kucingan-
Page/URL
susun-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Informasi yang simpang siur mengenai RUU Omnibus Law membuat
banyak yang salah paham mengenai rincian beleid yang beredar. Ribuan buruh pun
melakukan demonstrasi menyuarakan berbagai tuntutan khususnya pada RUU
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja alias 'Cilaka'.
Lantas, benarkah pemerintah terkesan menutup-nutupi terkait substansi yang
dibahas dalam RUU Omnibus Law? Menko Polhukam Mafhud MD buka suara terkait
hal tersebut. Menurutnya, RUU Omnibus Law saat ini memang belum disampaikan
ke publik dan masih terus dibahas. Namun dia memahami jika masih banyak yang
belum mengerti mengenai Omnibus Law sendiri.
"Nggak minim juga sebenarnya. Kan Presiden sudah sampaikan juga di pidato
awalnya. Lalu rapat kabinet juga. Tapi kalau masih dirasa kurang, kan pembahasan
masih dilanjutkan," katanya saat ditemui di acara Law & Regulation Outlook 2020 di
Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).
DPR RI akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU yang masuk
dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020, termasuk omnibus law
siang ini.
"Nanti juga kan ada DIM (daftar inventarisasi masalah). Nanti kalau ada yang
keberatan ya sampaikan. Itu masih bisa dibicarakan, yang penting omnibus law itu
jalan," katanya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)
Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah memang sebaiknya terbuka mengenai
penyusunan RUU Omnibus Law. Menurutnya ada banyak hal dalam Omnibus Law
yang memang belum dipahami oleh masyarakat.
"Pemerintah tidak perlu tertutup soal ini. Justru hatus terbuka soal diskursusnya.
Kenapa buruh demo, karena tidak paham paradigmanya. Padahal ini bagus
paradigmanya. Sayangnya tidak terkomunikasikan dengan baik," ungkapnya dalam
acara yang sama.
(eds/ara) mahfud md omnibus law.
Page 81 of 152.
