Page 209 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022

Judul Menaker Surati Gubernur yang Tetapkan UMP Tak Sesuai Aturan
Pengupahan
Nama Media bisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20220101/12/1484260/menaker-
surati-gubernur-yang-tetapkan-ump-tak-sesuai-aturan-pengupahan
Jurnalis Nyoman Ary Wahyudi
Tanggal 2022-01-01 16:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Menaker telah menyurati
masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kemnaker juga telah
menyurati kepada Gubernur yang menetapkan UMK tahun 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor
36 Tahun 2021

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut, sebanyak
236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36
Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman
pada kebijakan Pemerintah Pusat

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Selain itu, revisi ini bertentangan dengan
pasal 29 tentang waktu penetapan upah minimum yang selambat-lambatnya ditetapkan pada
21 November 2021

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah menyurati gubernur yang menetapkan
upah minimum provinsi (UMP) tidak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Surat itu juga ditujukan kepada kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota yang
tidak berpedoman pada PP tersebut.

208