Page 215 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 215

Judul               Data Kemnaker, Baru 29 Provinsi yang Tatapkan UMP Pakai PP
                                    Pengupahan
                Nama Media          cnnindonesia.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211231145126-92-
                                    741080/data-kemnaker-baru-29-provinsi-yang-tatapkan-ump-pakai-pp-
                                    pengupahan
                Jurnalis            Sabtu, 01 Jan 2022 15:40 WIB
                Tanggal             2022-01-01 15:40:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan menyebut dari 34 provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum
              Provinsi (UMP) 2022, hanya 29 yang menetapkan berdasarkan formula yang telah ditetapkan
              pemerintah melalui PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara sisanya belum.
              Namun, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri tidak menjelaskan siapa saja
              provinsi tersebut. Yang pasti, yang sudah jelas menetapkan UMP tanpa berpatokan pada PP.36
              adalah DKI Jakarta.



              DATA KEMNAKER, BARU 29 PROVINSI YANG TATAPKAN UMP PAKAI PP
              PENGUPAHAN

              Kementerian Ketenagakerjaan menyebut dari 34 provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum
              Provinsi (UMP) 2022, hanya 29 yang menetapkan berdasarkan formula yang telah ditetapkan
              pemerintah melalui PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara sisanya belum.

              Namun, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri tidak menjelaskan siapa saja
              provinsi tersebut. Yang pasti, yang sudah jelas menetapkan UMP tanpa berpatokan pada PP.36
              adalah DKI Jakarta.
              Ia hanya mengatakan Kemnaker telah menyurati para gubernur yang belum menetapkan UMP
              sesuai PP Nomor 36 agar segera mengikuti pemerintah.

              "Kemnaker  juga  telah  menyurati  kepada  Gubernur  yang  menetapkanUMK  tahun  2022  tidak
              sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021. Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2021, pemerintah
              daerah  dalam  melaksanakan  kebijakan  pengupahan  wajib  berpedoman  pada  kebijakan
              Pemerintah Pusat," tegasnya," katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta,
              Sabtu (1/1) ini.




                                                           214
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220