Page 219 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 219
penetapan Upah Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku," jelas Putri dalam keterangan resmi Kemnaker, Sabtu (1/1).
Putri mengatakan, surat tersebut berisi penekanan agar para gubernur mematuhi aturan terkait
pengupahan, baik itu UMP maupun UMK.
"Kemnaker juga telah menyurati gubernur yang menetapkan UMK 2022 tidak sesuai PP Nomor
36 Tahun 2021," sambungnya.
Berdasarkan pengawasan Kemnaker hingga 31 Desember 2021, dari 34 provinsi yang telah
menetapkan UMP, sebanyak 29 provinsi mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
Selain itu, terdapat 27 provinsi yang memiliki UMK di 252 kabupaten dan kota. Dari keseluruhan
jumlah kabupaten dan kota tersebut, sebanyak 236 UMK mengacu pada PP Nomor 36 Tahun
2021.
Dengan demikian, berarti terdapat 5 provinsi yang tidak mematuhi aturan UMP. Sedangkan untuk
UMK, terdapat 16 kabupaten dan kota yang tidak mengikuti aturan tersebut.
"Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan
pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat," ujarnya
218
