Page 222 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 222

Judul               Kemenaker Kirim Surat ke Para Gubernur, Diimbau untuk Patuhi PP
                                    Pengupahan
                Nama Media          tribunnews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/01/01/kemenaker-kirim-
                                    surat-ke-para-gubernur-diimbau-untuk-patuhi-pp-pengupahan
                Jurnalis            Sanusi
                Tanggal             2022-01-01 15:18:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker)  Terhadap  Gubernur  yang
              menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Menaker
              telah  menyurati  masing-masing  Gubernur  dimaksud  agar  menyesuaikan  penetapan  Upah
              Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

              negative  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker)  Kemnaker  juga  telah
              menyurati kepada Gubernur yang menetapkan UMK tahun 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor
              36 Tahun 2021

              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut, sebanyak
              236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021
              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36
              Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman
              pada kebijakan Pemerintah Pusat



              Ringkasan
              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mengimbau para Gubernur untuk mengacu
              pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan
              Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.













                                                           221
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227