Page 218 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 218

Judul               Menaker Surati Gubernur yang Tak Patuhi Aturan Upah Minimum 2022
                Nama Media          kumparan.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://kumparan.com/kumparanbisnis/menaker-surati-gubernur-yang-
                                    tak-patuhi-aturan-upah-minimum-2022-1xDuJ1ikDjc
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2022-01-01 15:31:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker)  Terhadap  Gubernur  yang
              menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Menaker
              telah  menyurati  masing-masing  gubernur  dimaksud  agar  menyesuaikan  penetapan  Upah
              Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

              negative  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker)  Kemnaker  juga  telah
              menyurati gubernur yang menetapkan UMK 2022 tidak sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021


              Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyurati sejumlah pejabat daerah yang tidak
              mematuhi  aturan  upah  minimum  provinsi  (UMP),  maupun  upah  minimum  kabupaten/kota
              (UMK). Hal ini disampaikan Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri. Menurut
              Putri,  Menaker  Ida  Fauziyah  mengimbau  agar  pemerintah  daerah  mengacu  pada  aturan  PP
              Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.



              MENAKER SURATI GUBERNUR YANG TAK PATUHI ATURAN UPAH MINIMUM 2022

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyurati sejumlah pejabat daerah yang tidak
              mematuhi  aturan  upah  minimum  provinsi  (UMP),  maupun  upah  minimum  kabupaten/kota
              (UMK).

              Hal  ini  disampaikan  Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker,  Indah  Anggoro  Putri.  Menurut  Putri,
              Menaker Ida Fauziyah mengimbau agar pemerintah daerah mengacu pada aturan PP Nomor 36
              Tahun 2021 tentang pengupahan.

              "Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor
              36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing gubernur dimaksud agar menyesuaikan


                                                           217
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223