Page 407 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022

Trubus mengkritisi kinerja BP2MI yang kurang memberikan perlindungan terhadap TKI di luar
negeri. Buktinya masih saja ada kasus pungutan liar, pemerasan, pemerkosaan dan lainnya
terhadap PMI. Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkap hasil investigasi tragedi
tenggelamnya kapal yang menewaskan sejumlah PMI ilegal di lepas pantai Johor Bahru,
Malaysia. BP2MI menduga ada keterlibatan oknum TNI AL dan AU dalam membantu
pemberangkatan PMI secara ilegal ke Malaysia.

"Adanya dugaan keterlibatan oknum TNI AL dan oknum TNI AU, yang memiliki peran masing-
masing dalam membantu kegiatan pengiriman PMI ilegal," ujarnya.

Benny mengatakan pun siap melaporkan hasil temuan investigasi itu ke pimpinan masing-masing
instansi dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Di tempat lain, Menko Polhukam Mohammad
Mahfud MD meyakinkan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa punya komitmen
untuk menindak oknum yang bermain di balik pemberangkatan PMI ilegal. Mahfud menyatakan,
pelanggaran hukum bisa terjadi di mana saja. Tidak terkecuali di lingkungan militer.

"Tapi, itu kan bukan gejala umum. Pasti ada saja yang nakal," jelasnya.

Karena itu, negara dan pemerintah berperan dengan mengambil sikap tegas.

"Itulah tugas negara. Kalau (ditanya) mau diapakan, ya mau ditindak. Kan sudah, kan sudah
jelas tuh," tambah mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Mahfud mengungkapkan, Jenderal Andika punya komitmen yang kuat untuk menegakkan
hukum. Setiap personel TNI yang bersalah dan terbukti melanggar hukum pasti diproses. Hal itu
terbukti dalam beberapa kasus yang sudah terjadi.

"Terus terang saya (dengan) panglima TNI yang sekarang sangat terkesan. (Dia bilang) hukum
harus ditegakkan," ungkapnya.

406