Page 408 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 408

Judul               Menko Airlangga Sentil Kebijakan Anies Soal UMP DKI 2022
                Nama Media          tagar.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.tagar.id/menko-airlangga-sentil-kebijakan-anies-soal-
                                    ump-dki-2022
                Jurnalis            Afditya Imam Fahlevi
                Tanggal             2021-12-31 16:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan

              Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah daerah
              wajib mengikuti ketetapan pemerintah pusat dalam menetapkan nilai UMP DKI 2022.



              MENKO AIRLANGGA SENTIL KEBIJAKAN ANIES SOAL UMP DKI 2022

              Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah
              daerah wajib mengikuti ketetapan pemerintah pusat dalam menetapkan nilai UMP DKI 2022.

              "Mengenai  UMP  sudah  ada  peraturannya  lewat  Kemenaker  yang  menerbitkan  regulasi  yang
              tentunya ditindaklanjuti oleh masing-masing kepala daerah," kata Airlangga di Forum Komunikasi
              Media Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022, dikutip Jumat, 31 Desember 2021.

              Sebelumnya,  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  secara  sepihak  mengambil  langkah
              kontroversi  dengan  merevisi  nilai  UMP  2022  yang  berbeda  dengan  ketetapan  Kementerian
              Ketenagakerjaan (Kemnaker).

              Dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No 1.517.2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP)
              Jakarta 2022, Anies menetapkan UMP tahun depan sebesar Rp 4.641.854 per bulan atau naik
              5,1% dibandingkan tahun ini. Anies pun menegaskan dunia usaha dilarang membayar upah yang
              lebih rendah dari itu.

              Kondisi ini membuat riuh daerah-daerah lain. Kelompok buruh ikut mendesak pemerintah daerah
              setempat untuk kembali merevisi UMP dengan menaikkan lebih tinggi.

              Kemnaker sejak awal menegaskan bahwa UMP 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP)
              Nomor 36 Tahun 2021 yang jadi aturan turunan UU Cipta Kerja. Pihaknya meminta semua kepala
              daerah mematuhinya.

                                                           407
   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413