Page 406 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022

Judul Pengamat Sebut Buruknya Birokrasi Pengiriman Pekerja Migran
Nama Media jawapos.com
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/31/12/2021/pengamat-sebut-
buruknya-birokrasi-pengiriman-pekerja-migran/
Jurnalis Editor: Ilham Safutra
Tanggal 2021-12-31 16:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Pengiriman pekerja migran kerap disusupi secara ilegal. Dampaknya tidak sedikit warga negara
Indonesia (WNI) menjadi korban. Ada yang berhadapan dengan hukum di negara tujuan, bahkan
ada bertemu ajalnya karena kecelakaan di perjalanan.

PENGAMAT SEBUT BURUKNYA BIROKRASI PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN

JawaPos.com – Pengiriman pekerja migran kerap disusupi secara ilegal. Dampaknya tidak sedikit
warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban. Ada yang berhadapan dengan hukum di negara
tujuan, bahkan ada bertemu ajalnya karena kecelakaan di perjalanan.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti (Usakti) Trubus Rahardiansyah menyoroti
buruknya tata kelola pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI). Apalagi dalam pengiriman PMI
secara legal melibatkan banyak stakeholder. Namun, masih ada ditemukan praktik ilegal yang
berujung dengan maut dan hukum.

"Ini menunjukan carut-marutnya tata kelola antar lembaga atau instansi di Indonesia," ujar
Trubus Rahardiansyah dalam keterangannya, Jumat (31/12).

Adapun salah satu lembaga yang banyak berkaitan dalam pengiriman PMI adalah Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, dan sejumlah
instansi lainnya. Sebagaimana diketahui, Rabu 15 Desember 2021 aparat Malaysia mengevakuasi
sebuah perahu yang bermuatan WNI di perairan Johor Bahru. Dalam penyelamatan itu 11 orang
ditemukan tewas. Adapun penumpang kapal tersebut berasal dari Lombok. Mereka berlayar
secara ilegal. Diduga kapal itu mengangkut PMI secara ilegal. Operasi pengiriman PMI secara
ilegal itu disinyalir dibekingi oleh oknum aparat TNI AU dan AL.

"Adanya dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh oknum. Dengan demikian pelanggaran
dilakukan oleh individu, bukan lembaga atau instansi terkait," ujar Trubus.

405