Page 64 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022

Judul Usulan UMK Lombok Tengah Tak Disetujui Gubernur
Nama Media lombokpost.jawapos.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://lombokpost.jawapos.com/praya/02/01/2022/usulan-umk-
lombok-tengah-tak-disetujui-gubernur/
Jurnalis dss/r5
Tanggal 2022-01-02 23:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lombok Tengah tahun 2022 tidak disetujui gubernur.
Alasannya, karena nilainya tidak menyesuaikan upah minimum provinsi (UPM). Sebagaimana
surat keputusan (SK) Gubernur Nomor 561-685 tertanggal 19 November 2021 lalu.

USULAN UMK LOMBOK TENGAH TAK DISETUJUI GUBERNUR
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lombok Tengah tahun 2022 tidak disetujui gubernur.
Alasannya, karena nilainya tidak menyesuaikan upah minimum provinsi (UPM). Sebagaimana
surat keputusan (SK) Gubernur Nomor 561-685 tertanggal 19 November 2021 lalu. "Sehingga
secara otomatis kita lakukan evaluasi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Loteng HL Karyawan usai menerima tenaga harian lepas (THL) IPDN NTB di
kantornya, kemarin (30/12).

Dijelaskan, awalnya pemkab mengajukan UMK sebesar Rp 2.202.958. Sedangkan UMP sebesar
Rp 2.207.212. Artinya, UMK lebih rendah dari UMP. Seharusnya sama atau lebih tinggi. Atas
dasar itulah, gubernur menolak. "Akhirnya, kita mengikuti UMP," tandasnya.

Kalau dibandingkan tahun ini, UMK Loteng sendiri sebesar Rp 2.192.987 atau mengalami
kenaikan sedikit. Kendati demikian, disnakertrans tidak bisa memaksakan perusahaan membayar
gaji karyawannya sesuai UMK. Apalagi sudah dua tahun terakhir ada pandemi Covid-19.

"Terutama kalangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Itu kita lakukan pengecualian,"
tambah Kasi Pencegahan, dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrian (P3HI)
Disnakertrans Loteng Lalu M Syukron, di tempat yang sama. Perhitungan UMK sendiri dilakukan
berdasarkan pasal 33 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Kemudian menyesuaikan dengan data perekonomian dan ketenagakerjaan dari Badan Pusat
Statistik (BPS). "Jadi tidak sembarangan," tandas Syukron.

Lebih lanjut, pihaknya mengimbau bagi perusahaan-perusahaan berskala besar atau sedang
agar memperhatikan hak karyawannya masing-masing. "Jika tidak, maka disnakertrans tidak
segan-segan memberikan sanksi keras," tegasnya. (dss/r5)

63