Page 65 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 65
Judul Kemenaker Imbau Para Kepala Daerah agar Merujuk PP 36/2021 soal
UMP/UMK
Nama Media theiconomics.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.theiconomics.com/art-of-execution/kemenaker-imbau-
para-kepala-daerah-agar-merujuk-pp-36-2021-soal-ump-umk/
Jurnalis Rommy Yudhistira
Tanggal 2022-01-02 22:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kami telah menyurati tiap-
tiap gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan upah minimum 2022 dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut, sebanyak
236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36
Tahun 2021, pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman
pada kebijakan pemerintah pusat
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan meminta para gubernur untuk memberlakukan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan upah minimum
provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Para gubernur yang menetapkan
UMP 2022 di luar PP No. 36 itu, maka Kemenaker akan segera menyuratinya.
KEMENAKER IMBAU PARA KEPALA DAERAH AGAR MERUJUK PP 36/2021 SOAL
UMP/UMK
Kementerian Ketenagakerjaan meminta para gubernur untuk memberlakukan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan upah minimum
provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Para gubernur yang menetapkan
UMP 2022 di luar PP No. 36 itu, maka Kemenaker akan segera menyuratinya.
64
