Page 62 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 62
Judul Menaker Ida Surati Gubernur yang Naikkan UMP Tak Sesuai Aturan
Nama Media viva.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1437196-menaker-ida-surati-
gubernur-yang-naikkan-ump-tak-sesuai-aturan
Jurnalis Raden Jihad Akbar
Tanggal 2022-01-03 00:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan peringatan kepada para gubernur di seluruh
Indonesia terkait kenaikan upah minimum 2022. Agar mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dalam menetapkan upah minimum provinsi ( UMP),
maupun upah minimum kabupaten/kota ( UMK ) di daerah.
MENAKER IDA SURATI GUBERNUR YANG NAIKKAN UMP TAK SESUAI ATURAN
VIVA – Kementerian Ketenagakerjaan memberikan peringatan kepada para gubernur di seluruh
Indonesia terkait kenaikan upah minimum 2022. Agar mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dalam menetapkan upah minimum provinsi ( UMP),
maupun upah minimum kabupaten/kota ( UMK ) di daerah.
Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri
mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada gubernur atau kepala daerah yang
menetapkan UMP Tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021.
"Menaker (Ida Fauziyah) telah menyurati masing-masing gubernur dimaksud agar menyesuaikan
penetapan upah minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku," kata Putri dikutip dari keterangannya, Senin, 3 Januari 2022.
Karena itu, Putri berharap para Gubernur mematuhi aturan yang berlaku terkait pengupahan.
Makanya, Menteri Ida mengirimkan surat kepada Gubernur yang menetapkan UMK Tahun 2022
tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021.
Berdasarkan hasil monitoring Kementerian Ketenagakerjaan pada 31 Desember 2021, dari 34
provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi menetapkan UMP sesuai
formula PP Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, terdapat 27 provinsi yang memiliki UMK di 252
kabupaten/kota.
61
