Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 162
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh menyatakan penolakan ini bukan berarti
anti terhadap investasi China, tetapi karena situasi saat ini tidak tepat. Ia meminta
agar kebijakan ini ditunda sementara waktu hingga masalah corona ini berhasil
dilalui. Abdurrahman bahkan menegaskan akan memimpin aksi penolakan jika 500
TKA dipaksakan tetap datang di Sultra.
"Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang," tegasnya.
Sementara itu, Sudirman dari Fraksi PKS DPRD Sultra juga menyatakan penolakan
dan mempertanyakan soal tenaga kerja lokal yang tidak dipekerjakan.
"Ini aneh, tenaga kerja lokal kita rumahkan lalu TKA didatangkan dari luar ini
tentunya sedih sekali," katanya.
DPRD Sultra juga sepakat mendesak kepada pihak perusahaan untuk melakukan
evaluasi dan memanfaatkan tenaga kerja lokal. Pihak perusahaan PT VDNI yang
dikonfirmasi terkait kedatangan ratusan TKA itu belum memberi tanggapan.
Seperti diketahui, dalam surat RPTKA yang diajukan pada 1 April 2020 oleh dua
perusahaan, yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel
ini memang telah disetujui oleh Kemenaker .
Lantaran disetujuinya TKA China itu karena kondisi psikologis TKA sebelumnya yang
telah bekerja di dua perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara sudah tidak
kondusif.
"Kondisi kedua perusahaan itu nggak kondusif. Karena TKA lama sudah mulai
boring. TKA di sana kontraknya rata-rata hanya 6 bulan. Tidak bisa pulang karena
tertahan ini, karena masalah transportasi. Kalau kondisinya seperti ini berarti kan
perlu penyegaran," jelas Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Binapenta dan PKK
Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi seperti dikutip dai Kompa.com.
Menurutnya, bila tidak ada penyegaran TKA bakal berimbas terhadap perumahan
tenaga kerja lokal karena tidak ada project atau perusahaan bakal menghentikan
pembangunan di sana.
Meski begitu, ia mengatakan, kedatangan 500 TKA asal China tersebut tidak akan
terjadi dalam waktu dekat. Hal tersebut lantaran Indonesia baru saja menerapkan
status pembatasan transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
25 Tahun 2020.
Penulis: Reynas/Seno.
Page 161 of 313.
