Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020

Title MENAKER MINTA PARA GUBERNUR PASTIKAN THR DIBAYARKAN KEPADA PEKERJA
Media Name kompas.com
Pub. Date 09 Mei 2020
https://money.kompas.com/read/2020/05/09/160500626/menaker-minta-para-
Page/URL
gubernur-pastikan-thr-dibayarkan-kepada-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam Surat Edara tersebut, Menaker meminta para gubernur memastikan
perusahaan agar membayar Tunjangan Hari Raya ( THR) keagamaan kepada
pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"THR adalah pendapatan non upah yang harus diberi pengusaha kepada pekerja. Ini
sesuai dengan ketentuan PP 78/2015 tentang Pengupahan dan ini kewajiban yang
harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja,"ujarnya dalam keterangan resmi
yang diterima Kompas.com, Sabtu (9/5/2020).

Dalam Surat Edaran THR tersebut disebutkan juga, jika perusahaan tidak mampu
membayar THR pada waktu yang ditentukan, solusi atas persoalan tersebut
hendaknya diperoleh melalui dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh.

Ida juga mengatakan akan banyak pertanyaan yang muncul nantinya, seperti
bagaimana kalau kondisi pengusaha tidak mampu membayar dan sejenisnya.

Maka, lanjut Ida, solusi atas permasalahan tersebut harus didialogkan secara
terbuka antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha harus membuka secara
transparan kondisi keuangannya berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan
dan segera mendialogkan secara bipartit.

"Dengan membuka ruang dialog, maka pengusaha dan pekerja mencari jalan
bersama antara bagaimana mengatasi pembayaran THR ini. Apakah dilakukan
secara bertahap, kalau ditunda sampai kapan , caranya bagaimana, itu dibicarakan
secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja, kata Ida.

Selain itu di dalam Surat Edaran juga disebutkan dialog antara pengusaha dan
pekerja dapat menyepakati beberapa hal antara lain bila perusahaan tidak mampu
membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan bertahap.

Page 232 of 313.