Page 235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 235
Di dalam SE tersebut disebutkan bahwa dialog antara pengusaha dan pekerja dapat
menyepakati beberapa hal antara lain bila perusahaan tidak mampu membayar THR
secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan bertahap.
Kemudian bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu
yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka
pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang
disepakati. Demikian juga waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan
pembayaran THR
"Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh tersebut harus dilaporkan oleh
perusahaan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan setempat," tuturnya.
Dia memastikan kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR
Keagamaan dan denda, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk
membayar THR Keagamaan dan denda kepada pekerja/buruh dengan besaran
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun
2020.
"Ada sanksi buat perusahaan yang tidak membayar sama sekali? Sesuai ketentuan
perundang-undangan, secara administrasi, tetap ada dendanya. Tapi semua itu pun
juga harus dibicarakan dan kemudian pengusaha melaporkan hasil kesepakatannya
ke dinas ketenagakerjaan setempat," terang Ida.
Agar pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2020 efektif, dia berharap
Gubernur untuk membentuk Pos Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2020 di
masing-masing provinsi dengan memperhatikan prosedur/protokol kesehatan
pencegahan penularan Covid-19.
Gubernur juga diminta menyampaikan SE Menaker ini kepada Bupati dan Walikota
dan pemangku kepentingan di wilayahnya.
Dalam penyusunan Surat Edaran THR Keagamaan ini, Kemnaker telah melakukan
beberapa kali dialog dengan para pengusaha yang tergabung dalam Apindo serta
dialog dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
SE THR ini pun telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama Lembaga Kerja
Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dalam sidang pleno LKS Tripnas yaitu pada
point 2 yang menyatakan penyusunan pelaksanaan THR dengan
mempertimbangkan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 dengan
menambahkan Laporan Keuangan tingkat Perusahaan.
Page 234 of 313.
