Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 236

Title          KEMENAKER MINTA GUBERNUR PASTIKAN PERUSAHAAN BAYAR THR
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      09 Mei 2020
                              https://republika.co.id/berita/qa24yf383/kemenaker-minta-gubernur-past ikan-
               Page/URL
                              perusahaan-bayar-thr
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta gubernur di Tanah Air
               memastikan setiap perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) ke para
               karyawan. Hal ini sesuai surat edaran nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang
               pelaksanaan pemberian THR keagamaan.

               "THR adalah pendapatan nonupah yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja.
               ini sesuai ketentuan PP 78/2015 tentang pengupahan," kata Menteri
               Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
               Sabtu (9/5).

               Dalam surat edaran tersebut, Menaker Ida meminta para gubernur memastikan
               perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai ketentuan
               perundang-undangan. "Ini kewajiban yang harus dibayar oleh pengusaha kepada
               pekerja," katanya.

               Dalam surat edaran THR tersebut, juga disebutkan apabila perusahaan tidak mampu
               membayar THR pada waktu yang ditentukan, solusi atas persoalan tersebut
               hendaknya dibicarakan antara kedua belah pihak.


               "Ada banyak pertanyaan, bagaimana kalau kondisi pengusaha tidak mampu
               membayar? Maka solusi atas permasalahan tersebut harus didiskusikan secara
               terbuka antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha harus membuka secara
               transparan kondisi keuangannya berdasarkan laporan keuangan internal
               perusahaan," ujarnya.

               Dalam surat edaran itu dialog pengusaha dan pekerja dapat menyepakati beberapa
               hal, antara lain bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada
               waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
               pembayaran dapat dilakukan bertahap.

               Jika perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang
               ditentukan sesuai ketentuan, lanjutnya, pembayaran dapat dilakukan penundaan
               sampai jangka waktu tertentu yang disepakati. Demikian juga waktu dan cara
               pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR.







                                                      Page 235 of 313.
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241