Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020

Title KEMNAKER MINTA GUBERNUR PASTIKAN PERUSAHAAN BAYAR THR KARYAWAN
Media Name elshinta.com
Pub. Date 09 Mei 2020
https://elshinta.com/news/206090/2020/05/09/kemnaker-minta-gubernur-pa stikan-
Page/URL
perusahaan-bayar-thr-karyawan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI meminta gubernur di Tanah Air
memastikan setiap perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi
karyawan melalui surat edaran nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaan
pemberian THR keagamaan.

"THR adalah pendapatan nonupah yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja.
ini sesuai ketentuan PP 78/2015 tentang pengupahan," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Sabtu (9/5).

Dalam surat edaran tersebut, Menaker Ida meminta para gubernur memastikan
perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai ketentuan
perundang-undangan. "Ini kewajiban yang harus dibayar oleh pengusaha kepada
pekerja," katanya.

Dalam surat edaran THR tersebut, juga disebutkan apabila perusahaan tidak mampu
membayar THR pada waktu yang ditentukan, solusi atas persoalan tersebut
hendaknya dibicarakan antara kedua belah pihak.

"Ada banyak pertanyaan, bagaimana kalau kondisi pengusaha tidak mampu
membayar? Maka solusi atas permasalahan tersebut harus didiskusikan secara
terbuka antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha harus membuka secara
transparan kondisi keuangannya berdasarkan laporan keuangan internal
perusahaan," ujarnya.

Dalam surat edaran itu dialog pengusaha dan pekerja dapat menyepakati beberapa
hal, antara lain bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada
waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
pembayaran dapat dilakukan bertahap.

Jika perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang
ditentukan sesuai ketentuan, lanjutnya, pembayaran dapat dilakukan penundaan
sampai jangka waktu tertentu yang disepakati. Demikian juga waktu dan cara
pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR.

Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh tersebut harus dilaporkan
oleh perusahaan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan.

Page 237 of 313.