Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 241
Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh tersebut harus dilaporkan
oleh perusahaan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan.
Ida memastikan kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR
keagamaan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar, termasuk
denda kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan serta dibayarkan pada 2020."Sesuai ketentuan perundang-
undangan secara administrasi tetap ada dendanya," ujarnya seperti dilansir Antara.
Agar pelaksanaan pemberian THR keagamaan 2020 efektif, Menaker mengharapkan
gubernur membentuk pos komando di masing-masing provinsi dengan
memerhatikan prosedur kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
Surat edaran THR itu telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama Lembaga
Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas). Dalam sidang pleno LKS Tripnas, pada
poin dua menyatakan penyusunan pelaksanaan THR dengan mempertimbangkan
kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 dengan menambahkan laporan
keuangan tingkat perusahaan.(
Page 240 of 313.
