Page 245 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 245
Dalam pemeringkatan ini, terhitung ada ratusan ribu ABK Indonesia di kapal-kapal
penangkap ikan berada dalam perangkap perbudakan modern. Jika kondisi tersebut
masih berlangsung sampai sekarang, maka situasi memang belum berubah dan ini
tentu sangat menyedihkan.
Menurut Wahyu, pemerintah Indonesia pernah terlibat dalam upaya pemerangi
perbudakan di sektor kelautan, terutama pada jaman Menteri Kelautan dan
Perikanan, Susi Pudiastuti. Namun inisiatif tersebut lebih banyak menyangkut soal
praktek ini di perairan Indonesia, dipicu kasus perbudakan di kapal ikan di perairan
Benjina, kepulauan Maluku.
Inisiatif ini juga tidak meluas pada nasib pekerja migran Indonesia sebagai ABK di
kapal-kapal pencari ikan berbendera asing yang beroperasi melintas negara. Inisiatif
ini pun tidak mendapat dukungan signifikan dari Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian Perhubungan atau Badan Penempatan dan Perlindungan (BNP2TKI)
waktu itu, sekarang menjadi BP2MI.
Dalam perkara ini Kementerian Luar Negeri juga mengalami kesulitan dalam
penanganan kasus terkait juridiksi perkara. Bisa dibayangkan jika kasus terjadi di
kapal pencari ikan berbendera A, pemiliknya adalah warga negara B dan kasusnya
terjadi di lautan dalam otoritas negara C atau di laut bebas. Namun apapun
situasinya seharusnya negara hadir dalam memberikan perlindungan terhadap anak
buah kapal Indonesia.
Kerentanan para pekerja migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan juga
dipicu oleh ketiadaan instrumen perlindungan yang memadai sebagai payung
perlindungan bagi mereka.
Meskipun UU Nomor 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
mengamanatkan adanya aturan khusus mengenai PMI di sektor Kelautan dan
Perikanan, namun hingga saat ini aturan turunan tersebut belum terbit.
Bahkan terlihat ada kecenderungan berebut kewenangan antara Kementerian
Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI. Politik luar negeri dan
diplomasi juga belum maksimal dalam memperjuangkan penegakan hak asasi
pekerja migran di sektor kelautan dan perikanan, terkait dengan implementasi dan
komitmen antar negara dalam pelindungan pekerja di sektor kelautan.
Dalam kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami ABK Indonesia di
kapal berbendera Republik Rakyat Tiongkok, Kementerian Luar Negeri RI telah
mengeluarkan sikap namun hingga saat ini belum ada respons dari Kementerian
Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Migrant Care menilai respons Kementerian Luar Negeri RI bersifat normatif namun
belum menukik pada pokok persoalan apakah sudah ada desakan bagi investigasi
pelanggaran hak asasi manusia, juga belum ada pernyataan tegas untuk
memastikan pemenuhan hak-hak ABK tersebut..
Page 244 of 313.
