Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 250

Title          KEMNAKER INVESTIGASI PELANGGARAN KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBUANGAN
                              JENAZAH ABK INDONESIA
               Media Name     pikiran-rakyat.com
               Pub. Date      08 Mei 2020
                              https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01378631/kemnaker-inves tigasi-
               Page/URL
                              pelanggaran-ketenagakerjaan-dalam-pembuangan-jenazah-abk-indone sia
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               Kementerian Ketenagakerjaan masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman
               terhadap kasus  jenazah Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang dilarung ke laut
               oleh sebuah kapal asal Tiongkok. Kemnaker akan fokus melakukan investigasi pada
               aspek-aspek ketenagakerjaan.


               "Kita juga terus melakukan koordinasi dengan Kemlu, KKP, dan KemHub mengingat
               kejadian ini terjadi di luar negeri," kata Plt. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga
               Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta PKK) Kemnaker, Aris Wahyudi
               melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Kamis 7 Mei 2020.

               Aris menjelaskan, fokus yang dilakukan Kementerian Kenatenagakerjaan adalah
               investigasi pada aspek-aspek ketenagakerjaan. Yaitu pelanggaran hubungan kerja,
               dan pelanggaran norma ketenagakerjaan, khususnya pelindungan pekerja migran
               Indonesia.

               Jenis-jenis pelanggaran yang akan diselidiki antara lain perizinan ketenagakerjaan,
               syarat kerja dan izin hubungan kerja, terjadinya kerja paksa dan kekerasan di
               tempat kerja, trafficking, potensi mempekerjakan pekerja anak, hingga sarana
               Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).


               "Kita tegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan mentolelir apabila
               terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan baik terkait proses
               penempatan maupun pemenuhan hak pekerja. Kita akan melakukan tindakan tegas
               sesuai ketentuan yang berlaku," kata Aris.

               Sebagai informasi tambahan, pemberian izin penempatan bagi perusahaan untuk
               ABK selama ini tidak sepenuhnya  berada di Kemnaker (melalui SIP3MI/Surat Izin
               Perusahaan Penempatan PMI), mengingat Kementerian Perhubungan (Cq. Ditjen
               Hubla) juga mengeluarkan SIUPPAK (Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan
               Awak Kapal) bagi agen penempatan yang biasa disebut maning agent.

               "Untuk itu, kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami akan
               memastikan aspek ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja terpenuhi dan kasus ini
               segera dapat diatasi dengan baik," tegas Aris.




                                                      Page 249 of 313.
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255